Aktivis Demokrasi Audiensi RUU Pemilu dengan DPP PKS

Jakarta (7/2) - Partai Keadilan Sejahtera kehadiran sejumlah Non Governmnet Organization (NGO) di Indonesia yang ingin melakukan audiensi bertajuk "Advokasi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Reformasi Partai Politik di Indonesia".

"Ke semua partai politik. Hanya saja PKS hari ini PKS mau diskusi lebih panjang maka kita pakai untuk mendiskusikan, nanti kita lihat PKS akan ke arah mana. Mudah-mudahan menjadi role model tadi. PKS kan memiliki laporan keuangan yang terbuka ya, mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Ini bukan untuk PKS saja tapi juga untuk seluruh partai, siapa yang mau menerima gagasan yang sama," kata Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, di DPP PKS Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Tujuan pertemuan tersebut juga ingin membantu partai politik untuk membantu menata kembali paket undang-undang politik.

"Salah satu yang masuk dalam list prioritas revisi adalah paket UU Pemilu, UU partai politik dll," kata dia.

Tujuannya, kata dia, agar bisa menjadi UU yang lebih fair bagi tiap partai politik dalam berkontestasi. Permasalahannya klasik seperti perdebatan proposional terbuka atau tertutup.

"Hal lain yang penting sebenarnya proses penentuan dapil jika masih dikuasai DPR, itu jadi tidak fair. Tapi dapil daerah itu boleh KPU, padahal penggambaran dapil selalu ada permainan curang," ujar dia.

"Harapan kami ini hanya pertemuan awal, kedepan bisa adakan lagi pertemuan untuk memperdalam. Urusan kaderisasi dan iuran partai PKS jauh lebih baik meninggalkan partai-partai lain," ungkap dia.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Muttaqin Pratama mengungkapkan temuan Pemilu serentak di Provinsi besar tidak maksimal.

"Kami melakukan fokus riset di Lampung dan Jawa Barat. Kami melakukan di Lampung karena Lampung sudah pernah melakukan Pemilu serentak. Nah kemudian Jawa Barat kami pilih karena memang jumlah pemilihnya paling banyak. Ternyata memang dari hasil riset kami, tujuan dari Pemilu serentak ini tidak tercapai di provinsi ini," ucap Heroik.

"Jadi memang satu sisi kehadiran Pemilu presiden mampu meningkatkan angka partisispasi pemilih datang ke TPS, tapi di sisi lain ternyata juga ada konsekuensi bawaan. Konsekuensi bawaan ini adalah pemilih tidak terlalu konsen dengan Pemilu legislatif," imbuh dia.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang turut hadir dalam audiensi itu mengatakan bahwa fenomena tersebut memang menyedihkan dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk berkontribusi memastikan agar tidak ada lagi kasus suara tidak sah.

"Ini tanggung jawab kita sebagai salah satu yang ikut berkontribusi untuk memastikan suara. Partisispasi warga negara itu mahal. Formatnya masih dikaji. Kemarin itu seluruh isu istilahnya tanggung jawab Pilpres saja, isu lokal nggak ada. Padahal banyak sekali isu lokal kita. Kita sepakat ini pertemuan awal, kesananya kita perlu kajian dan kebertahapan," jelas Mardani.