Berita Media

PKS dan PPP Usung Mahyeldi-Audy di Pilkada Sumbar 2020

Dua partai itu mengusung kader terbaiknya untuk menjadi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar, yaitu Mahyeldi dari PKS dan Audy Joinaldi dari PPP.

11 Aug 2020 - 13:28 WIB

Silaturahim ke DPP PKS dan Hanura, Isdianto dan Suryani Mohon Doa dan Dukungan

Ketua DPW PKS Kepulauan Riau Raden Hari Tjahyono mengungkapkan kepada seluruh pemilih PKS untuk menjadikan Pilkada Kepri sebagai sarana adu gagasan dan program utamanya dalam bermedsos.

16 Jul 2020 - 12:26 WIB

Pilkada Sukoharjo 2020: PKS Resmi Dukung Joko Paloma-Wiwaha

Dalam kesempatan itu, Ketua Bappilu DPW PKS Jawa Tengah, Rohadi Widodo, menyerahkan surat rekomendasi kepada Joko Paloma-Wiwaha sebagai cabup-cawabup di Pilkada Sukoharjo 2020.

12 Jun 2020 - 12:50 WIB

PKS Jabar Sukses Jaring 85.000 Anggota Baru di Tengah Pandemi Covid-19

Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat. Haru Suandharu menyatakan, hingga Mei 2020, sebanyak 85.139 anggota baru berhasil direkrut. Rekrutmen kader baru yang dilakukan secara masif ini sejalan dengan intruksi DPP PKS.

09 Jun 2020 - 17:21 WIB

Perppu Corona Disahkan Jadi UU, Ini Poin-poin yang Ditolak PKS

Ledia membeberkan sejumlah alasan serta poin-poin yang ditolak PKS dalam Perppu yang kini sudah disahkan menjadi UU tersebut. Salah satu alasan PKS menolak karena Perppu tersebut berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

15 May 2020 - 11:57 WIB

Konsisten, PKS Tetap Tolak Perppu 1/2020 Saat Rapat Paripurna DPR

Ecky Awal Mucharam kembalil menyuarakan penolakan terhadap Perppu 1/2020. Menurut Ecky, Perppu 1/2020 seharusnya tidak boleh membuat norma hukum yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi

15 May 2020 - 11:49 WIB

PKS: Iuran BPJS Naik Lagi, Jadi Pil Pahit Pemerintah Buat Rakyat Jelang Lebaran

Di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 dan jelang lebaran, pemerintah memberikan kado buruk berupa Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19.

15 May 2020 - 11:38 WIB

Sikap Banggar Terpecah Soal Perppu Covid-19

Rofik berpendapat, selain berpotensi melanggar konstitusi, Perppu ini juga sangat berpotensi merugikan keuangan negara.

08 May 2020 - 18:59 WIB