Usai Kasus Garuda, PKS Soroti Masih Banyak PR BUMN

Jakarta -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti pekerjaan rumah (PR) Menteri BUMN Erick Thohir usai kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan Ari Askhara, eks direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Juru Bicara PKS bidang Ekonomi Handi Risza mengaku mengapresiasi langkah Erick. Namun, ia mengingatkan agar Erick juga menyelesaikan masalah lain di tubuh BUMN. Pertama, terkait kerugian BUMN.

Data yang dikantongi PKS menyebut dari 142 BUMN, sebagian besar masih mencatat kerugian. "Dari jumlah itu yang mampu meraih laba hanya sekitar 25 BUMN. Sisanya, tidak signifikan, bahkan merugi," ujarnya dalam keterangan resmi, Ahad (8/12).

Kedua, terkait tata kelola BUMN. Ketiga, jerat utang BUMN. Menurut Handi, hingga akhir tahun lalu, total utang BUMN mencapai Rp1.960 triliun. Utang tersebut dinilai akan memberatkan keuangan BUMN, termasuk negara.

"Selain itu, risiko gagal bayar juga besar. Ini akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Sampai hari ini kami belum mendengar apa yang akan dikerjakan oleh Menteri Erick dalam lima tahun ke depan," tegas dia mengingatkan.

Keempat, sambung dia, dividen BUMN belum optimal. Target pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan baru sekitar Rp48 triliun pada 2019. Sementara itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp17 triliun. PMN periode 2015-2018 bahkan mencapai Rp130,3 triliun.

Kelima, ia melanjutkan kinerja BUMN belum sesuai harapan. Contohnya, BUMN rugi yang belum mendapat penanganan langsung. Keenam, kasus korupsi yang menjerat BUMN mencerminkan tingginya moral hazard di BUMN beberapa tahun terakhir.

"Kasus korupsi yang melibatkan dirut BUMN, seperti Garuda, PLN, Pertamina, pernah diputus bersalah dalam Tipikor. Ini seharusnya yang menjadi fokus Menteri Erick untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan," tandas Hand

Sumber: CNN Indonesia