Syaikhu: PKS-Muhammadiyah Miliki Pandangan Sama Perkuat KPK dan Gerakan Anti Korupsi
Yogyakarta -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengapresiasi sikap konsisten dan tegas PP Muhammadiyah dalam merespons berbagai isu-isu strategis nasional seperti isu pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, demokrasi, Palestina dan keadilan ekonomi.
Syaikhu bahkan menyebut PKS dan Muhammadiyah memiliki kesamaan pandangan pada beberapa isu nasional. Dalam isu anti-korupsi misalnya. Syaikhu menyebut sikap PKS dan Muhammadiyah memiliki satu kesamaan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak boleh dilemahkan.
"Kami memandang bahwa Tes Wawasan Kebangsaan juga sebuah kebijakan yang tidak tepat, karena membenturkan nasionalisme dengan hak beragama warga. Selain itu, Tes Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraanya tampak terlihat ada upaya untuk semakin melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Syaikhu usai pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan jajaran PP Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (8/6/2021).
Dalam isu perlindungan HAM dan demokrasi, PKS-Muhammadiyah juga memiliki banyak kesamaan pandangan. Syaikhu berpendapat perlindungan HAM dan kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun. Dunia internasional juga mencatat hal yang sama bahwa demokrasi di Indonesia sudah masuk dalam kategori demokrasi cacat. Transisi demokrasi di Indonesia gagal memasuki fase konsolidasi demokrasi yang matang dan sehat. Tampak ada upaya untuk melakukan putar haluan ke arah otoritarianisme seperti era Orde Lama dan Orde Baru.
"Dalam isu Palestina, kami sangat hormat dan bangga atas sikap Muhamamdiyah yang tidak hanya konsisten dalam sikap politik tetapi juga bergerak nyata dalam membantu suadara-saudara kita di Palestina dengan menggalang bantuan dana hingga mencapai sekitar 30 M lebih. Luar biasa! Semoga Allah SWT semakin memberikan keberkahan buat Muhammadiyah," kata dia.
Dalam isu ekonomi, PKS-Muhamamdiyah juga banyak titik temu pandangan. Pandangan ekonomi PKS didasarkan kepada ekonomi konstitusi. Dimana keadilan dan kedaulatan ekonomi harus menjadi pedoman dan pijakan. Oleh karena itu, PKS konsisten menolak upaya liberalisasi ekonomi melalui UU Cipta Kerja.
"Kami menuntut keadilan ekonomi bagi para pekerja dan buruh yang dimarginalkan demi kepentingan investasi. Harus ada titik keseimbangan antara kepentingan pemodal atau investor dengan kepentingan pekerja dan buruh serta perlindungan lingkungan hidup," ungkap dia.
Sikap Muhammadiyah yang tegas dalam penolakan RUU HIP, Penolakan PP soal Investasi Miras, Penghilangan Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, Hilangnya kewajiban pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia, iman takwa dan akhlak mulia dalam PP Sistem Pendidikan Nasional, sangat membantu PKS dalam perjuangan di parlemen.
Secara khusus, PP Muhammadiyah meminta kepada PKS agar setiap draf RUU yang bergulir di parlemen naskah akademik bisa disampaikan ke PP Muhammadiyah guna memberikan kajian dan masukan.
"Saya kira ini positif, Muhammadiyah memiliki 170 perguruan tinggi sehingga bisa membantu memberikan kajian yang lebih mendalam terhadap sebuah RUU," kata dia.
PKS juga mendukung usulan PP Aisyiyah terhadap dua tokoh Aisyiyah (Hayinah dan Munjiyah) sebagai Pahlawan Nasional. Sebelumnya PKS juga mendukung pengusulan Mr Kasman Singodimejo sebagai Pahlawan Nasional.
"PKS siap menyampaikan aspirasi Muhammadiyah untuk diperjuangkan dalam proses politik di parlemen. Mohon doa dan dukungannya, saat ini kami sedang memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama agar tidak ada lagi ketidakadilan hukum dan diskriminasi terhadap Ulama, Kiyai, maupun Cendekiawan Muslim, serta penodaan terhadap simbol-simbol agama. Juga, kami sedang memperjuangan RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai komitmen kita dalam menegakkan nahi munkar dan demi masa depan generasi bangsa ke depan," kata dia.