PKS : PPN merugikan Petani dan Peternak
Semarang -- Rencana pemerintah yang akan mengenakan PPN untuk produk pertanian diantaranya beras, telur, sayur-sayuran, daging akan membuat petani semakin sengsara.
Sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
Saat ini pemerintah sudah menyiapkan peraturan untuk mengenakan PPN bagi 14 item produk diatas. Ini akan menjadi tekanan kuat bagi ruang ekonomi petani yang saat ini semakim berat.
"Petani dan peternak saat ini menghadapi tekanan global dengan impor pangan yang merugikan, kekalahan telak di WTO dalam berbagai kebijakan perdagangan serta lemahnya perlindungan harga produk petani menjadikan PPN ini pukulan mematikan bagi petani" papar Riyono
Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang masih minus 2.06% di kuartal 1 2021 belum mendapatkan sinyal positif di kuartal kedua 2021, jika kenaikan PPN 12% dilakukan maka jangan berharap ekonomi akan tumbuh positif. Kemenko Perekonomian yang mentarget pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke 2 tahun 2021.
Sedangkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, pihaknya memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5% year on year (yoy) dengan titik tengah sebesar 5% yoy. Pertumbuhan ekonomi akumulatif 2021 masih dibayang - bayang tekanan resesi dunia karena pandemi covid 19.
"Kalau PPN dinaikan menjadi 12% itu artinya rakyat dibebani kenaikan pajak di saat daya beli menurun dan sulitnya mencari lapangan kerja, ekonomi akan semakin susah" tambah Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan
Selama 2020 NTN naik tipis 0.74% di sektor perkebunan berupa produk kelapa sawit yang notanenya dinikmati oleh pengusaha besar, petani tetap susah dan tidak meningkat pendapatan mereka. Lebih parah sektor peternakan dimana NTN dibawah 100 yang artinya peternak merugi dan kondisi usahanya semakin berat ditengah pandemi.
"Kondisi petani dan peternak sedang susah, masak iya akan dikenaik pajak? Tanya Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan
Rencana pengenaan PPN kepada 14 produk yang 70% dihasilkan oleh petani dan peternak wajib untuk di tolak karena membuat petani dan peternak semakin sengsara.