PKS: Percepat Penunjukan Menteri Kelautan Perikanan Definitif
Jakarta - Tragedi di KKP harus menjadi catatan serius bagi jajaran kabinet Jokowi. Seorang menteri di kabinet Jokowi bisa dikatakan gagal jika terlibat korupsi atau capaian target kinerja keuangan yang disclaimer oleh BPK.
"Dunia kelautan dan perikanan berduka atas tragedi OTT Menteri KP oleh KPK, ini menjadi warning bagi semua pejabat jangan bermain dengan amanah melayani nelayan," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Setelah penunjukan menteri ad intern Luhut Binsar Pandjaitan, kemudian Jokowi menunjuk lagi MKP ad interm yaitu menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Menurut Riyono penunjukan ini kurang tepat. Pertama dari sisi manajemen pemerintahan. Presiden punya hak prerogatif untuk segera menunjuk pengganti posisi Menter Kelautan dan Perikanan yang baru.
"Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," tutur dia.
Kedua, menggangu kinerja menteri Pertanian yang sudah dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober - Maret ini. Jika menteri Pertanian dibebani tugas di sektor kelautan dan perikanan pasti tidak akan fokus dalam bekerja.
"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 permen era Susi yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing dikawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera" papar Riyono
Poros Maritim Dunia yang didengungkan oleh Jokowi di era pertama saat ini nyaris tidak terdengar. Bagi Riyono, percepatan penunjukan Menteri KP harusnya bisa kembali fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.
"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50% penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," tutup Riyono