PKS Kepri Desak Gubernur Tampung Pengungsi Rohingnya
Kepri (22/9) - Ketua FPKS DPRD Kepulauan Riau, Iskandarsyah mendesak kepada Pemprov Kepri untuk ambil bagian dalam menampung pengungsi Rohingnya. Pernyataan tersebut menurutnya juga pernah disampaikan secara resmi oleh FPKS saat Sidang Paripurna Pandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan di Gedung Dewan beberapa hari lalu.
"Sikap tersebut secara resmi sudah kami sampaikan di sidang paripurna," ungkap Iskandarsyah di Kepulauan Riau, Jumat (22/9/2017).
Atas desakan FPKS menurut Wakil Ketua PKS Kepri ini, pihak Pemprov Kepri sudah merespons dengan langsung menggelar pertemuan dengan Forum Peduli Rohingya.
Menurutnya ia sendiri mewakili dewan diundang dalam pertemuan bersama Pemprov dan Forum Peduli Rohingya untuk segera mengambil sikap dengan permintaan Fraksi PKS tersebut.
"Semua mendukung termasuk juga Pimpinan DPRD Kepri," imbuhnya.
Iskandarsyah mengatakan permintaan FPKS didasari alasan kemanusiaan. Menurutnya junta militer Myanmar telah melakukan ethnic cleansing atau genosida terhadap warga muslim di Rohingnya.
Sementara itu Ketua DPW PKS Kepri, Raden Hari Tjahyono merasa heran di zaman digital ternyata Pemerintah Myanmar melakukan genosida atas warganya sendiri di Rohingnya. Padahal kesepakatan internasional harus menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Itu tanda perilaku rezim militer barbar.
Menurutnya dalam pandangan Islam membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua manusia. Sehingga yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar jelas di luar nalar kemanusiaan.
PKS dari pusat sampai daerah pun prihatin. Dan menggelar aksi bersama ormas lain untuk membantu mengingatkan pelanggaran HAM dan juga membantu warga Rohingnya. Bahkan sudah membentuk Crisis Center for Rohingnya (CC4R). PKS Kepri juga siap membantu dengan donasi terbaik kader dan simpatisan untuk warga Rohingnya.
Raden Hari merasa bahagia karena sebagian elemen turut mengambil peran untuk meringankan beban dengan memberikan bantuan doa, demonstrasi dan juga penggalangan dana yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat Islam maupun non-muslim.