PKS: Janji Setop Impor sejak 2014, Faktanya Cangkul dan Beras Indonesia Masih Impor, Terus Presiden Marah kepada Siapa?

Semarang - Luapan kekesalan dan kebinggungan Presiden Jokowi kembali menghiasi media. Perkara impor sebenarnya bukan hal aneh dalam perdagangan internasional.

Hanya problemnya jika negara selalu mengandalkan impor maka akan mengakibatkan defisit nilai perdagangan negara jika terlalu banyak impor dibandingkan ekspor. Khusus sektor pertanian sejak era Jokowi komitmen anggaran dan kebijakan soal perlindungan kepada petani dan dunia pertanian rendah.

"Keluhan Presiden Jokowi soal kebijakan impor harusnya dikembalikan kepada janji dan program sebagai Presiden. Apa sudah dipenuhi janji untuk stop impor 2014? Kalau mau marah ya harusnya marahlah kepada diri sendiri" kata Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.

Faktanya sampai sekarang cangkul saja masih impor. BPS 2019 mencatat ada impor cangkul setara 268.2 Ton senilai 101.69 ribu US dollar. Janji 2021 yang katanya tidak ada beras impor juga bobol juga, ada 41.000 ton beras impor yang tidak melalui Bulog.

Catatan Riyono sejak tahun 2017, Indonesia mengimpor 305.274 ton beras dengan nilai USD 143,64 juta. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 108.944 ton senilai USD 60,28 juta, Pakistan sebanyak 87.500 ton dengan nilai USD 34,79 juta, dan Myanmar sebanyak 57.475 ton senilai USD 19,54 juta.

Tahun 2018 Indonesia mengimpor 2.253.824 ton beras dengan nilai mencapai USD 1,037 miliar. Tiga negara paling banyak memasok beras, yakni Thailand sebanyak 795.600 ton dengan USD 386,53 juta, Vietnam sebanyak 767.180 ton dengan nilai USD 360,74 juta, dan India sebanyak 337.999 ton dengan nilai USD 139,15 juta. Tahun 2019 Indonesia mengimpor 444.508 ton beras dengan nilai mencapai USD 184,25 juta. Tiga negara yang paling banyak memasok beras, yakni Pakistan sebanyak 182.564 ton dengan nilai USD 67,81 juta, Myanmar sebanyak 166.700 ton dengan nilai USD 56,28 juta, dan Thailand sebanyak 53.278 ton dengan nilai USD 38,56 juta.

"Melihat data diatas membuktikan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi mempermasalahkan soal impor hanya sebatas wacana, dan tidak ada tindaklanjutnya. Itulah yang membuat impor terus membanjiri Indonesia. Keuntungan impor trilyunan, oligarki pasti tidak akan diam" tutup Riyono