PKS: Iuran BPJS Kesehatan Naik Bukan Solusi, Justru Bebani Rakyat

JAKARTA -- Rencana pemerintah yang akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen menjadi sorotan. Berbagai pihak berharap rencana itu dievaluasi karena dikhawatirkan membebani rakyat di tengah kondisi perekonomian.

Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini meminta suara gelisah rakyat mesti didengar pemerintah. Rencana menaikkan iuran BPJS bukan solusi yang tepat.

"Jadi, tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Karena kenaikan BPJS itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," kata Jazuli, dalam keterangannya, Ahad (1/9/2019). 

Jazuli menyebut masalah BPJS Kesehatan seharusnya jangan dibebankan ke masyarakat sebagai peserta. Namun, ada kebijakan berani dengan memperbaiki manajemen BPJS sampai skema pendanaan dari negara. Dia meyoroti hal ini karena pelayanan BPJS selama ini masih banyak dikeluhkan.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan di mana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," jelas Jazuli.

Kemudian, ia menyindir pemerintah yang mesti peka melihat beban ekonomi rakyat yang berat. Kata dia, dengan menyertakan contoh kelompok BPJS kelas 3 yang pembiayaan mandiri.

"Apalagi kepala keluarga menanggung banyak anak beserta anggota keluarga lainnya. Kenaikan itu harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga," tutur Jazuli.

Jazuli menegaskan kembali mesti ada solusi lain tanpa harus menaikkan iuran BPJS. Pemerintah diminta putar otak mencari solusi seperti misalnya pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dalam persoalan ini.

Menurutnya, solusi lain seperti pemerintah pusat dan pemda bisa saja mengalokasikan APBN serta APBD bagian kesehatan. Maka itu, ia berharap pemerintah bisa bijak dalam mengeluarkan keputusan nanti.

"Setop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibu kota. Ada kebutuhan mendasar lain. Kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendanaan lain," tuturnya

Sumber: Vivanews