PKS Gelar FGD Bahas Potret Ekonomi Sumut Terkini

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul Potret Ekonomi Sumut Terkini bersama BI (Bank Indonesia) BPS (Badan Pusat Statistik), Kadin-SU (Kamar dagang industri Sumatera Utara), di Ruang Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (29/8/2022).

Bendahara Fraksi Hendro Susanto mewakili Ketua fraksi menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting guna mengetahui secara pasti kondisi perekonomian di Sumatera Utara.

Hendro menyebutkan, FGD ini bagian dari rencana kerja untuk melihat target pertumbuhan ekonomi tahun 2022, karena dari data 2021 kita di posisi 2,4 persen sehingga Sumut dapat terbaik dalam hal menjaga stabilitas inflasi. “Kami juga ingin bisa mendapatkan potret ekonomi Sumut terkini, baik dari Bank Indonesia, statistik ekonomi dari BPS dan proyeksi investasi kedepan dari Kadin,” katanya.

Hal senada disampaikan H.Ahmad Hadian selaku moderator, karena FPKS akan mendapatkan potret ekonomi lewat FGD ini dan diskusi ini akan penting untuk menjadi kajian fraksi dalam menentukan politik gagasan.

“Dari gambaran inilah kami kemudian sebagai partai politik akan merumuskan politik gagasan. Kami sadar, untuk bisa eksis sebagai partai politik dan kinerja kami diakui masyarakat dan memberi manfaat bagi konstituen, maka kita harus memiliki gagasan yang bernas,” ungkapnya.

FGD ini menghadirkan 3 orang pembicara yakni Deputi BI Sumatera Utara Ibrahim, Aan Willyana dari BPS Sumatera Utara dan Oki Irawan dari Kadin Sumatera Utara. Peserta diskusi juga diikuti seluruh anggota DPRD Sumut dari FPKS, seperti H. Ahmad Hadian, H Hanafi, Hendro Susanto, H Jumadi, H Dedi Iskandar, H Akhiruddin, H Abdul Rahim Siregar, Hj Hidayah Herlina Gusti dan juga Dewan Pakar PKS Tingkat Wilayah. Selain hadir tatap muka, jajaran pengurus DPW PKS juga mengikuti FGD ini secara virtual.

Dalam diskusi mengupas Potret Ekonomi Sumut Terkini, Ketua Dewan Pakar DPW PKS Sumut Amsal Nasution menanyakan kontribusi perkebunan besar dari mana yang bisa diambil untuk daerah agar menambah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup, sehingga daerah bisa berkembang.

“Apakah itu kontribusi dari pajak ekspor atau dari sektor lain yang bisa diambil. Mungkin PKS bisa mengusulkan bagaimana kontribusi perkebunan besar untuk daerah,” ujar mantan anggota DPRD Sumut ini.