Berita PKS

PKS: Dukung Bulog tidak Impor Beras, Tidak Ada Toleransi Buat Mafia Impor

16 Mar 2021 | 09:38 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

JAKARTA  - Pengakuan Kepala Bulog Budi Waseso (Buwas) bahwa tidak ada pembahasan soal impor beras dalam pengambilan keputusan impor beras 1 juta ton cukup mengagetkan publik. Sebagai pelaksana urusan pangan harusnya Bulog ikut memberikan masukan dan pertimbangan terkait kebijakan strategis nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Sangat aneh dan bisa jadi ada miskoordinasi antarlembaga pemerintah dalam keputusan impor beras ini, bagaimana jadinya Bulog tidak tahu soal impor beras ini?" tanya Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).

Menurut Buwas data per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial 23.708 ton.

Perkiraan panen mulai Maret-April 2021 penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP bisa mencapai 390.800 ton.Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton.

"Ini data Bulog jelas ada surplus 1 juta ton beras, terus siapa yang menghendaki impor? Bisa jadi ada kekuatan luar pengejar rente impor yang bernilai besar, pemerintah tidak boleh kalah. Sikat mafia impor beras," kata Riyono.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini menegaskan, PKS mendukung sikap Bulog untuk tidak merealisasikan rencana impor beras 1 juta ton dan mendorong agar penyerapan beras petani harus dimaksimalkan.

"Jangan kasih celah mafia impor yang merusak kedaulatan pangan dan menyakiti petani Indonesia, Bulog harus berani menyampaikan kepada Presiden bahwa kebijakan impor ini merugikan Bulog dan petani," tambah Riyono.

Pengakuan bahwa Bulog hanya bisa masuk ke 6 persen pangsa pasar pangan nasional dan 94 persen dikuasai oleh sindikasi memang membuat kebijakan soal pangan terbentur dengan kepentingan bisnis para mafia impor.

"Penguatan Bulog dan Satgas Pangan yang sudah ada sampai level kabupaten kota harus dilakukan, mafia impor jangan dikasih kesempatan merusak dengan selalu impor yang diandalkan," tutup Riyono.