Pertegas Sikap, FPKS DPRD Seram Timur Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [F-PKS] di DPR-RI menyampaikan sikap tegas untuk menolak kebijakan Pemerintah Pusat [Pempus] menaikkan harga Bahan Bakar Minyak [BBM]. 

Sikap penolakan ini ditindaklanjuti oleh F-PKS disemua provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk F-PKS di DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Provinsi Maluku. 

Ketua Fraksi PKS DPRD SBT Husin Rumadan dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerjanya di Bula, Jumat (9/9/2022) menegaskan, sikap F-PKS DPRD SBT sangat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Rumadan menuturkan, sekitar dua tahun lebih masyarakat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang memporak-poranda ekonomi, padahal saat ini pertumbuhan ekonomi belum pulih seutuhnya, namun Pempus kembali mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

"Inilah ekspresi kami dan tanda cinta kami kepada rakyat dengan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang lemah dan lambat," tegas Husin Rumadan. L

Menurut Rumadan, sikap Pempus untuk menaikkan harga BBM sangat tidak manusiawi, sebab masih ada kebijakan lain yang harus diambil bila pemerintah melihat problem ini dengan hati nurani. 

Dia mengaku, kondisi tersebut menjadi kesulitan yang amat terbesar bagi daerah-daerah yang secara Sumber Daya Alam [SDA] dan secara ekonomi masih berada dibawah standar. 

"Meskipun sikap dan suara kami tidak dapat mempengaruhi keputusan yang telah ditetapkan namun sesungguhnya pemerintah dapat membatalkan jika melihatnya dengan  kacamata rasa dan nurani," ucapnya 

Anggota Komisi B ini berharap, dengan teriakan dari pelosok Timur Indonesia ini dapat menggugah kebijakan pemerintah atas kesengsaraan dan jatuh bangunnya perekonomian yang coba dibangun Pemerintah Daerah [Pemda] saat ini. 

"Mudah-mudahan teriakan kami dari bumi yang paling timur ini sedikit menggugah kesengsaraan dan jatuh bangunnya perekonomian yang telah susah payah coba dibangun oleh Pemda, hari ini runtuh lagi," pungkasnya.