Menguatkan Fondasi Perjuangan, FKN-III MPW–MPP PKS Dorong Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kearifan Lokal

JAKARTA — Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelenggarakan Forum Konsultasi Nasional Ketiga (FKN-III) MPW–MPP PKS pada 22–23 November 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Forum strategis ini menjadi momentum penguatan konsolidasi kelembagaan, penyelarasan arah kebijakan, serta peneguhan nilai dan jati diri perjuangan partai. Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS sekaligus Ketua Pelaksana FKN-III, Baran Wirawan, menegaskan bahwa forum tersebut tidak semata menjadi agenda koordinasi organisasi, melainkan ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, kualitas kebijakan, dan efektivitas pengabdian PKS kepada masyarakat.

Penyelenggaraan FKN-III berpijak pada Anggaran Dasar PKS Pasal 26 ayat (1) huruf d, yang mengatur hubungan fungsional secara langsung antara Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan struktur partai sesuai mekanisme persetujuan yang ditetapkan. Landasan tersebut diperkuat oleh Garis Besar Kebijakan Partai (GBKP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) PKS 2025–2030, khususnya arah kebijakan Misi Keempat tentang pengokohan jati diri partai yang bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Menurut Baran, fondasi konstitusional dan strategis ini menempatkan MPW sebagai simpul penting dalam menjaga kesinambungan nilai, konsistensi kebijakan, serta keselarasan gerak organisasi dari pusat hingga wilayah.

“FKN-III harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa kekuatan PKS tidak hanya terletak pada soliditas strukturnya, tetapi juga pada kejernihan ideologi, ketajaman visi, kematangan kepemimpinan, dan keberanian menghadirkan solusi bagi persoalan rakyat. Kita ingin membangun organisasi yang kokoh dalam prinsip, terbuka dalam dialog, adaptif terhadap perubahan, dan konsisten dalam pengabdian,” ujar Baran dalam sambutannya sebagai Ketua Pelaksana FKN-III MPW–MPP PKS.

Secara substantif, FKN-III mengusung enam ruang lingkup utama sosialisasi dan konsultasi, meliputi AD/ART PKS; Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan; Platform Kebijakan Pembangunan Partai; GBKP dan RENSTRA Partai; Pengarusutamaan Keluarga (PUK); serta WANANTARA. Keenam agenda tersebut dirancang sebagai satu kesatuan penguatan ideologis, konseptual, dan operasional, agar seluruh elemen kepemimpinan wilayah memiliki kesamaan pemahaman sekaligus kemampuan menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam strategi yang relevan dengan karakteristik, keunggulan, dan kearifan lokal.

Forum ini sekaligus diarahkan untuk menghasilkan capaian konkret, mulai dari meningkatnya pemahaman dan pengamalan AD/ART, menguatnya internalisasi Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan, hingga tersusunnya Platform Kebijakan Pembangunan Partai, GBKP, dan RENSTRA di tingkat wilayah. Perhatian khusus juga diberikan pada pengarusutamaan keluarga melalui advokasi kebijakan, penguatan program, penyusunan peraturan, dan dukungan anggaran, serta penguatan dan pemerataan WANANTARA. Dengan demikian, FKN-III diharapkan tidak berhenti pada kesamaan persepsi, tetapi berlanjut menjadi keselarasan kebijakan, perencanaan yang terukur, dan langkah kelembagaan yang berdampak.

Baran menambahkan bahwa peran strategis MPW perlu terus diperkuat melalui koordinasi kepemimpinan wilayah, pengembangan jejaring dakwah lintas sektor, kontribusi kader dalam jabatan publik, serta peningkatan kapasitas perencanaan dan pemetaan strategis. Sinergi dengan anggota legislatif, kepala daerah, dan dewan pakar menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Kita tidak ingin forum ini berakhir sebagai kumpulan rumusan dan rekomendasi. Setiap gagasan harus memiliki arah tindak lanjut, setiap kebijakan harus menghadirkan manfaat, dan setiap kepemimpinan harus melahirkan keteladanan. Di sinilah nilai perjuangan diuji: bukan sekadar pada apa yang kita rumuskan, tetapi pada perubahan nyata yang mampu kita wujudkan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Baran berharap FKN-III MPW–MPP PKS 2026 menjadi tonggak penguatan tata kelola organisasi yang semakin profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa. Melalui konsolidasi nilai, penyelarasan kebijakan, dan penguatan kepemimpinan wilayah, PKS diharapkan semakin siap menjalankan agenda strategis 2025–2030 secara konsisten dan berkelanjutan. “Kita ingin PKS terus tumbuh sebagai kekuatan politik yang berakar pada nilai, bergerak dengan ilmu dan perencanaan, serta hadir dengan kepedulian. Sebab ukuran keberhasilan perjuangan bukan semata seberapa besar organisasi yang kita bangun, melainkan seberapa luas manfaat yang kita hadirkan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Baran.