Menaker Yassierli Beberkan Program Ketenagakerjaan di Rakernas PKS

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Prof. Yassierli, yang merupakan menteri usulan PKS, memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2026 pada Sabtu (21/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli mengawali pemaparannya dengan menjelaskan sejumlah tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab Kemnaker dalam mengurangi angka pengangguran. Padahal, persoalan tersebut membutuhkan kerja lintas sektor.

"Karena namanya ketenagakerjaan sehingga masalah pengangguran dan lapangan kerja, dalam persepsi masyarakat itu ini adalah tanggung jawab menteri ketenagakerjaan. Ini perlu diluruskan. Menteri Ketenagakerjaan itu bertanggung jawab dari sisi menyiapkan SDM-nya pasca mereka lulus dari institusi pendidikan," jelasnya.

Selain itu, Yassierli mengawali masa jabatannya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas anggaran Kemnaker sebesar 57 persen pada 2025. Namun, kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk menjalankan berbagai program strategis.

Program-program tersebut di antaranya Program Pemagangan Nasional bagi 150.000 peserta pada 2026, Pelatihan Vokasi Nasional bagi lebih dari 500.000 peserta dalam dua tahun, kenaikan upah minimum, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), pengiriman peserta magang ke luar negeri, serta pelatihan bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, Kemnaker juga mengembangkan situs web yang memuat informasi lowongan pekerjaan terverifikasi untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurut Yassierli, situs web tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pejabat publik PKS di daerah untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.

"Ada website yang kami kembangkan kemnaker.go.id. Bapak dan Ibu bisa cari wilayah masing-masing dan nanti Bapak Ibu bisa lihat data-data terkait ketenagakerjaan di daerahnya," jelas Guru Besar ITB ini.

Yassierli juga terlibat dalam penyusunan sejumlah regulasi untuk melindungi pekerja. Regulasi tersebut antara lain UU No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, UU PPRT yang memberikan payung hukum bagi pekerja rumah tangga, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 yang mengesahkan Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan. Regulasi terakhir tersebut bertujuan melindungi awak kapal perikanan sekaligus menyelaraskan perlindungan mereka dengan standar internasional.