Mardani: Negara Defisit, Jokowi Malah Berikan Gaji 1,3 Milyar Pejabat BPIP

Jakarta (28/05) -- Penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera mengecam Keputusan Presiden (Keppres) mengenai gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perorang diatas Rp. 100 juta setiap bulan. Hal ini disampaikan Mardani dalam rilis resminya, Senin (28/05/2018).

"Keppres ini sangat memalukan, sangat menciderai hati nurani rakyat Indonesia!” kata Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengatakan, bahwa dirinya mendukung penuh adanya lembaga tersebut. Karena dapat membantu dalam menguatkan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Namun, dengan munculnya Keppres tersebut, Mardani merasa hal tersebut hanya akan membebani anggaran negara.

"Tidak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3 M perorang pertahun," lanjutnya.

Lebih jauh, legislator FPKR ini mengatakan, di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini; Rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang negara melangit, menggaji Tim BPIP diatas Rp. 100 juta perbulan bukanlah pilihan yang bijaksana.

"Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,dan berani melakukan efisiensi utk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah," terang Mardani.

Sebagai salah satu pejabat negara, Mardani merasa malu dengan keputusan tersebut.

"Saya malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah sedang mengurangi gaji para Menterinya, lah kita malah menetapkan seenaknya," imbuhnya.

Menurutnya, pengalaman prinsip Pancasila seharusnya dilakukan dan diperlihatkan terlebih dahulu oleh elitnya.

"Gimana mau menerapkan Pancasila, jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," katanya.