Berita PKS

Ketua DPP PKS: Ekonomi Masih Resesi, Pemerintah Jangan Ambisius Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen  

07 May 2021 | 11:26 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021. "Efektivitas kebijakan pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi masih jauh dari harapan, penanganan pandemi masih belum konsisten sehingga ketinggalan dari negara negara lain yang sudah tumbuh positif." Kata Anis di kantor DPP PKS, Jakarta (6/4/21).

Menurut wakil ketua BAKN DPR RI ini pertumbuhan ekonomi yang masih minus merupakan bukti bahwa penanganan pandemi oleh pemerintah belum serius dan efektif. "Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 maka kuartal II/2021 kembali akan mengalami pertumbuhan negatif dan terjebak resesi," ujarnya.

 Badan Pusat Statistik (BPS) hari Rabu (5/5/2021), mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen secara tahunan. Beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB juga masih mengalami kontraksi, antara lain: Industri Pengolahan (19,84%) sebesar 1,38; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,10%) sebesar 1,23%; konstruksi (10,8%) sebesar 0,79%.

Hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif (13,17%) sebesar 2,95%. Menurut anggota DPR RI Fraksi PKS ini masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut.

Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi. Konsumsi Rumah Tangga (56,93%) sebesar 2,23 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi (31,98%) sebesar 0,23 persen.

Menurut Anis kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.

"Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos. Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi." katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menyatakan bahwa tantangan pada triwulan II 2021 jauh lebih besar, kebijakan pelarangan mudik tanpa ada alternatif untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat, akan membuat perekonomian nasional masih tertekan. "Pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7%, tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian," pungkasnya.