JK Sebut PKS Wajar Jadi Oposisi: Itu Konsekuensi Demokrasi

Jakarta -- Wakil Presiden RI 2014 - 2019 Muhammad Jusuf Kalla menegaskan posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi pemerintah adalah hal yang wajar.

"Itulah memang konsekuensi daripada demokrasi itu sendiri," tukas JK dalam acara Public Talkshow Rakernas PKS dengan tema Merawat Kebhinekaan, Menjaga Keutuhan NKRI, Senin (31/01/2022).

Sebagai oposisi, JK mengingatkan agar PKS berbicara dengan bekal konten yang memiliki alasan jelas dan masuk akal.

"Jadi tidak asal mengkritik, tidak asal beda. Tetapi harus ada reasoning yang jelas dan masuk akal, sesuai dengan kondisi yang ada," tutur JK.

JK menguatkan peran oposisi ada dalam desain demokrasi, yaitu untuk melakukan check and balance terhadap kebijakan pemeritah.

"Justru desain demokrasi itu ada check and balance dan check and balance itu tentu ada dua belah pihak. Bicara keras ke pemerintah ya tugas PKS, jangan semua ikut pemerintah, nanti balik lagi kita ke demokrasi terpimpin," ujar JK.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan posisi PKS di luar pemerintahan harus disyukuri.

"Ya, karena itulah kepatutan demokrasi. Posisi PKS ini justru memberikan kontribusi besar bagi tetap terpeliharanya kepatutan demokrasi di negeri kita," kata Sohibul.

Sohibul menegaskan sikap PKS sebagai oposisi bukan asal beda, namun diputuskan secara serius melalui musyawarah Majelis Syura.

"Kami memutuskan bukan asal beda, asal di luar pemerintahan. Kami memtuskan secara serius melalui musyawarah Majelis Syura. Yang terpenting bagi kader-kader PKS, kita harus tetap berada pada kritisisme yang substantif," pesan Sohibul.