Berita PKS

Inpres Sanksi Protokol Kesehatan, Netty: Asal Jangan Rakyat Disanksi, Pejabat Dapat Dispensasi

07 Aug 2020 | 12:29 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetyani memberikan tanggapan soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang meminta kepala daerah melakukan sosialisasi masif terkait protokol kesehatan dan mengenakan sanksi bagi yang tidak menaatinya.

“Bagaimana masyarakat mau taat dan disiplin jika mereka tahu para pejabat justru mendapat dispensasi. Masyarakat dilarang bepergian, tapi para pejabat sudah mulai sibuk kunjungan kerja. Masyarakat dilarang berkerumun, para pejabat sudah mulai rapat dan loby-loby, bahkan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Masyarakat diminta pakai masker, tapi banyak pejabat yang fotonya beredar di medsos dan layar kaca tanpa masker,” ujar Netty dalam keterangan medianya, Kamis (06/08/2020).

Oleh karena itu, kata Netty, sangat tidak masuk akal menerapkan sanksi kepada masyarakat sementara pemerintah belum menyiapkan infrastrukturnya dengan baik.

“Fasilitas protokol kesehatan seperti masker dan tempat cuci tangan di tempat umum harus tersedia. Pastikan ada penanda jaga jarak di setiap lokasi. Ada juga petugas yang siap mengukur suhu dan memastikan jumlah orang separuh dari kapasitas, dan sebagainya. Jangan sampai rakyat diberi sanksi tapi kantor pemerintah, pengelola tempat publik dan perusahaan tidak dipaksa untuk menyediakan fasilitasnya,” ujar Netty.

Selain itu, kata Netty, pemberian sanksi saat ini sudah terlambat. “Penerapan sanksi seharusnya diberlakukan seiring diterapkannya new normal yang merelaksasi aktivitas masyarakat. Sekarang masyarakat cenderung merasa aman dan mulai mengabaikan protokol kesehatan, jika tetiba diberi sanksi akan kaget dan malah kontraproduktif,” jelasnya.

Soal jenis sanksi, Netty juga tidak setuju jika dalam bentuk denda uang yang pasti menambah beban masyarakat.

“Untuk bertahan hidup saja, masyarakat masih kembang kempis, apatah lagi untuk bayar denda. Pemda harus kreatif memikirkan bentuk sanksi yang edukatif setelah sebelumnya melakukan sosialisasi dan menunjukkan keteladanan para pejabat publiknya,” tutup Netty