PKS Susun Kurikulum UMKM Inklusif, Peserta Ditargetkan Hasilkan 13 Dokumen Bisnis

JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas menyusun kurikulum pembinaan UMKM yang tidak berhenti pada teori, tetapi mendorong peserta menghasilkan dokumen bisnis dan rencana aksi yang dapat langsung diterapkan.

Hal tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kurikulum Pembinaan UMKM yang digelar di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Kurikulum ini dirancang untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang inklusif, termasuk bagi masyarakat rentan dan penyandang disabilitas.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani, mengatakan kemandirian ekonomi harus dapat diakses oleh semua kalangan.

Menurutnya, masyarakat rentan dan penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usaha. Karena itu, diperlukan model pembinaan yang memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis.

"Usaha yang besar tidak lahir dari modal yang besar, tetapi dari mimpi yang besar, tindakan yang konsisten, dan kemauan untuk terus belajar," ujar Netty.

Belajar Langsung dari Usaha yang Dijalankan

Kurikulum pembinaan UMKM tersebut disusun dalam delapan bab pembelajaran dengan pendekatan experiential learning. Peserta tidak hanya mendapatkan materi, tetapi diarahkan untuk langsung mempraktikkannya pada usaha yang sedang dijalankan.

Materi pembelajaran dilengkapi lembar kerja, studi kasus, serta pendampingan sehingga setiap tahapan pembelajaran menghasilkan keluaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis.

Tien Mulyanthi, Direktur Eksekutif TERALA Foundation sekaligus pakar pembangunan inklusif dan hak disabilitas, memberikan penguatan mengenai pentingnya aksesibilitas serta tata kelola yang ramah disabilitas dalam pengembangan kewirausahaan.

Ia menekankan pentingnya membuka ruang dan dukungan yang setara bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan dan generasi muda, agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok ekonomi nasional.

Sementara itu, Rini Pura Kirana memberikan pengayaan mengenai implementasi teknis modul pelatihan, tata kelola keuangan usaha, penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP), hingga strategi digitalisasi pemasaran.

Bukan Sekadar Pelatihan

Kurikulum tersebut dirancang dengan orientasi pada hasil. Peserta ditargetkan menghasilkan 13 dokumen bisnis nyata sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Dokumen tersebut antara lain Vision Board, analisis SWOT, Business Model Canvas (BMC), Marketing Plan, laporan Cash Flow, Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga Pitch Deck untuk memperkenalkan usaha kepada calon investor.

Peserta juga diarahkan menyusun Action Plan selama 90 hari dengan target yang terukur. Dengan pola ini, pembinaan diharapkan tidak berhenti ketika kegiatan pelatihan selesai, tetapi berlanjut pada penerapan, pendampingan, dan evaluasi perkembangan usaha.

Netty menegaskan, penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar pelaku usaha mendapatkan akses terhadap pengetahuan, pendampingan, jejaring, serta peluang pasar.

Melalui kurikulum ini, DPP PKS berharap pembinaan UMKM di berbagai daerah dapat berlangsung lebih terarah, aplikatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Sinergi antara peserta, mentor, fasilitator, pemerintah, dan dunia usaha akan terus diperkuat untuk mendorong lahirnya UMKM yang mandiri, inovatif, inklusif, dan berdaya saing.

Dengan demikian, masyarakat rentan dan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat program, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk menjadi pelaku dan penggerak ekonomi.