Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

REPUBLIK MERDEKA - Proyek ambisius pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur diminta tidak dipaksakan pemerintah.

Apalagi, proyek IKN Nusantara kini disorot dunia dan dianggap berjalan berantakan.

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera secara khusus menyinggung artikel Bloomberg bertajuk "Ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart".

Bagi dia, sorotan dunia menjadi peringatan kepada pemerintah untuk berhati-hati. Apalagi memaksakan IKN Nusantara bisa digunakan pada tahun 2024 sebagaimana ambisi Presiden Jokowi.

“Tinjau ulang dan jangan maksa 2024,” tegas Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Kamis (8/12).

Mardani mengatakan, pihaknya sejak awal sudah memperingatkan risiko proyek IKN jika tetap dipaksakan ketika Indonesia masih terkatung-katung akibat Covid-19. Namun sayangnya, hingga kini pemerintah justru menggelontorkan duit ribuan triliun untuk IKN.

“Sejak awal diingatkan ini proyek berisiko. Waktunya tidak tepat. Khususnya dukungan anggaran negara,” sesal Ketua DPP PKS ini.

Lebih lanjut, Mardani meminta pemerintah untuk menjadikan pelajaran atas data Bloomberg yang menyebut proyek IKN berantakan tersebut. Pemerintah, kata dia, harus memikirkan apa yang paling bermanfaat bagi rakyatnya.

“Ini jadi pelajaran bagi semua pemimpin untuk mengerem ambisi membuat proyek-proyek mega tapi tidak diperlukan oleh rakyat,” tandasnya.