HNW Harap Konsistensi Indonesia Akan Lunasi Utang Sejarah dengan Kemerdekaan Palestina

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Sehari "Peran Indonesia dalam Kemerdekaan Palestina" yang diadakan oleh Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPP PKS pada Ahad, (9/2/2025).

Kegiatan yang digelar dalam rangka Peringatan Isra Mi'raj 1446 H ini mengundang perwakilan-perwakilan dari organisasi agama dan kemasyarakatan sebagai peserta.

Pada pemaparannya, pria yang akrab disapa HNW ini menyebut bahwa hubungan resiprokal Indonesia dan Palestina sudah terjalin selama puluhan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mufti Palestina saat itu, Sayyid Amin Al Husayni sejak September 1944 menjadi pihak pertama di Timur Tengah yang mendukung kemerdekaan Indonesia.

Rakyat di wilayah Indonesia pun sejak tahun 1931 sudah mulai menyuarakan dukungannya kepada rakyat Palestina yang dijajah Israel, salah satunya adalah KH Abdul Kahar Muzakkir yang memimpin aktivisme membela Palestina sejak berkuliah di Mesir. Pada 1938, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan fatwa anjuran untuk membantu rakyat Palestina dengan doa dan donasi. Hingga kemudian Indonesia merdeka, perjuangan mengentaskan penjajahan di atas dunia tertuang dengan jelas dalam Pembukaan UUD RI 1945.

"Resiprokal macam ini adalah sesuatu yang betul-betul teruji dalam konteks sejarah. Saya berkeyakinan Pembukaan UUD alinea pertama yang menegaskan tentang kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, saya berpendapat itu yang mengusulkan di antaranya adalah KH. Kahar Muzakkir karena beliau adalah anggota Panitia Sembilan," ungkap HNW.

Pasca kemerdekaan pun, seluruh Presiden Indonesia konsisten dengan pemahaman yang tertuang di konstitusi negara Indonesia tersebut, bahwa yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah kemerdekaan Palestina dan yang dimaksud dengan penjajahan adalah penjajahan Israel terhadap Palestina.

"Dan ini berkelanjutan, seluruh presiden di Indonesia sikapnya sama. Mereka semuanya sampai terakhir Presiden Prabowo, sebelumnya Presiden Jokowi, Bu Megawati, Gus Dur, Pak Habibie, Pak Harto, Bung Karno semuanya dalam satu konsistensi sikap memaknai bahwa sikap Indonesia sesuai dengan konstitusi adalah membela Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel," jelas Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.

Peristiwa 7 Oktober 2023 telah menyadarkan dan membuka mata dunia, mulai dari rakyat sipil yang berbondong-bondong melakukan aksi bela Palestina, negara-negara yang semakin banyak mengakui negara Palestina, sampai lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) yang memutuskan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina adalah ilegal dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan perintah penangkapan kepada PM Israel Netanyahu dan Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sebagai penjahat perang.

"Kondisi yang terjadi di tingkat global sesungguhnya semakin membuat konsistensi Indonesia itu menjadi semakin mungkin untuk dilaksanakan. Karena baru kali ini kondisinya luar biasa kondusif untuk perjuangan Palestina. Bahkan bukan hanya di tingkat negara tetapi juga di tingkat rakyat mayoritas di seluruh dunia," lanjutnya.

Menjelang peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 2025 ini, HNW berharap Indonesia dapat membayar utang sejarah Indonesia dengan kemerdekaan Palestina sebagai satu-satunya negara peserta KAA yang sampai saat ini belum merdeka.

"Kita berharap konsistensi ini bertemu dengan momentumnya untuk membayar utang sejarah Indonesia. Dan nanti 2025 akan ada peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, mudah-mudahan tahun ini Indonesia bisa mengatakan utang sudah kami balas, sudah kami bayar dengan Palestina merdeka," ujarnya.