Gelombang Pengangguran Mengancam, PKS Minta Pemerintah Setop Datangkan TKA

Jakarta (Rabu, 12/05/21) --  Covid-19 masih terus mendera bangsa Indonesia, belum ada kejelasan sampai kapan akan berakhir. Banyak usaha, baik sekala kecil, menengah maupun besar bertumbangan, sehingga berdampak meningkatnya pengangguran di tanah air.

Bukan hanya itu, para penyedia jasa pun juga terkena imbasnya, tukang ojek, pariwisata, tukang bangunan dan lain-lain. Hal ini semakin memperparah kondisi pengangguran ditanah air. Ditambah lagi, menurut data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan, setidaknya ada 49.682 pekerja migran Indonesia (PMI) yang harus pulang ke Tanah Air dalam bulan April hingga Mei 2021 dikarenakan habis kontrak.

Melihat kondisi yang ada, menurut M. Martri Agoeng, Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS mengatakan, Pemerintah harus fokus mengambil peran nyata untuk memberikan solusi atas permasalahan pengangguran tersebut. Mereka adalah anak-anak bangsa yang berada pada usia-usia produktif”.

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan, tingkat pengangguran anak muda Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara, bahkan proporsi pengangguran berusia muda di Indonesia hampir menyentuh angka 20 persen pada 2020.

Jika penggangguran ini tidak tertangani dengan baik, M. Martri Agoeng menambahkan, “Mereka akan kehilangan usia produktif, dan lebih kuatir jika kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat, karena frustasi ditengah desakan ekonomi yang sedemikian berat," ajaknya.

Namun disisi lain, kita dikejutkan dengan datangnya para TKA China ke Indonesia. Pada awal bulan Mei 2021 ini saja sudah tiga kali TKA China masuk ke Indonesia, yaitu 85 orang pada tanggal 4 Mei dan 171 orang pada tanggal 6 Mei 2021. Belum lagi yang datang pada tanggal 8 Mei 2021 lalu, sebanyak 99 WNA China.

Bahkan selama bulan Maret 2021, menurut data, ada sebanyak 2.513 pekerja asing asal China (TKA) masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pada bulan Februari 2021 yakni sebanyak 1.027 TKA.

Melihat realitas yang ada, seharusnya pemerintah peka dan lebih mengutamakan para pekerja dalam negeri, bukan justru mendatangkan para pekerja asing khususnya dari China. Mendatangkan TKA, khususnya dari China harus disetop.

"Karena jika hal semacam ini terus terjadi, apalagi ditengah pengangguran kita yang terus meningkat, maka kebijakan semacam ini bisa berpotensi melahirkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah karena adanya ketidakadilan yang itu bisa memicu permasalahan sosial, yang tentunya hal itu  tidak kita inginkan," tutup M. Martri Agoeng.