DPRD Minta Bank DKI Evaluasi Kartu Jakarta Pintar

JAKARTA (4/8) - Anggota DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif mengatakan Bank DKI harus mengevaluasi sosialisasi yang sudah dilakukan dalam program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Mengingat ditemukannya kasus penyalahgunaan KJP untuk keperluan non pendidikan.

"Bank DKI harus evaluasi, sosialisasi yang dilakukan sudah efektif atau belum," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (4/8).

Menurutnya evaluasi ini difokuskan terkait sosialisasi kebutuhan yang boleh atau dilarang dibeli. Ditakutkan masyarakat masih banyak yang tidak tahu larangan penggunaan KJP untuk kebutuhan non pendidikan.

Bank DKI, kata dia, harus menelusuri kebenaran temuan tersebut. Agar dapat dipastikan secara jelas motif di balik penyimpangan yang sudah dilakukannya.

Selain itu ia menilai Bank DKI harus mengevaluasi ketersediaan mesin Electronic Data Capture (EDC) di toko-toko pendidikan.

Ia melihat selama ini mesin EDC masih minim jumlahnya sehingga mengakibatkan antrian-antrian yang panjang bagi pengguna KJP.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan tidak ingin diskriminasi bagi pengguna KJP terlihat mencolok. Seolah-olah memperlihatkan masyarakat ibukota kebanyakan merupakan warga miskin.

Kasus ini diharapkannya tidak merugikan pengguna lainnya. Pasalnya dari seluruh pengguna KJP, oknum yang menyalahgunakan terbilang sangat kecil.

Namun, ia tetap mengapresiasi dinas pendidikan (Disdik) dan Bank DKI yang secara sigap mendeteksi penyimpangan tersebut.

"Peran Disdik sudah sukses tapi masih banyak yang harus dievaluasi dan ditingkatkan," ujarnya.

Keterangan Foto: Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Tubagus Arif.

Sumber: http://nasional.republika.co.id