Bahas Geospasial Lewat Webinar, Uluputty Gandeng Badan Informasi Geospasial
Ambon --- Anggota DPR RI Saadiah Uluputty gelar webinar sosialisasi informasi geospasial Rabu (12/08) yang di berlangsung secara online dan offline.
Webinar yang diikuti 160 peserta ini mengangkat tema "Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Guna Menunjang Pembangunan Provinsi Maluku" sekaligus menghadirkan narasumber di antaranya Prof. Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc Kepala Badan Informasi Geospasial RI, Dr. Muhammad Amin Lasaiba, M.Sc Akademisi Universitas Pattimura, Ryan Abadi Anggota Badan Informasi Geospasial, Saadiah Uluputty, ST Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku.
Menurut Uluputty sejauh ini tata ruang kota dan beberapa wilayah di provinsi Maluku masih jauh dari kondisi terintegrasi, baik dari sisi integrasi sektoral maupun integral.
"Perencanaan tata ruang merupakan suatu kebijakan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pemanfaat ruang kota dan juga beberapa ruang-ruang antar wilayah dan problematika penataan ruang beberapa dekade akhir di provinsi Maluku menunjukan bahwa produk perencanaan kota khususnya di provinsi Maluku dan juga beberapa kabupaten yang ada di provinsi Maluku dari kondisi yang terintegrasi baik dari sisi integrasi secara sektoral maupun integral ini membutuhkan kordinasi antara kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku," ucapnya.
Sementara itu ada beberapa regulasi yang mengatur tentang tata ruang, Misalnya UU Nomor 26 Tahun 2007 dan UU Nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial dimana dalam beberapa pasalnya ada kewenangan untuk menyusun informasi geospasial tematik, bahwa wajib mengacu kepada informasi geospasial dasar dan informasi geospasial yang tematik.
"Di pemerintah pada tahun 2019 menargetkan sejumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia harus memiliki peta rencana detail tata ruang (RDTR) dan peta digitalnya tujuannya untuk mempercepat proses transparansi perizinan serta integritas melalui online singel submetion dimana dalam perkembangan IT kita berharap bahwa provinsi Maluku juga menjadi satu provinsi yang juga tidak ketinggalan selalu ter update data RT/RWnya terutama data RDTRnya," jelas Uluputty.
Uluputty melanjutkan berdasarkan informasi-informasi dan diskusi-diskusi yang digelar dalam bentuk webinar ini menjadi beberapa masukan serta catatan yang pihaknya dapatkan.
"Kami berharap bisa menunjang menjadi informasi yang terhimpun dan sebagaimana juga tadi ada beberapa hal yang menjadi satu catatan yaitu bagaimana potensi-potensi sumber daya alam ini kemudian bisa ditunjang dengan potensi sumber daya manusia yang baik agar bisa menunjang kesejahteraan bagi provinsi Maluku," harapnya.
Sementara itu menurut Zainal Ketua Badan Informasi Geospasial belum terpenuhinya data dasar dan peta dasar disebabkan beberapa permasalahan, "Pertama daerah masih belum paham tentang aspek pemetaan singgah dalam membuat standar KAK, penggunaan tenaga ahli dan penganggaran ini belum pas, sehingga banyak Pemda yang tidak menyadari penyusanan pembuatan peta rencana tata ruang perlu peta dasar yang up to date, detail dan akurat dan itu membutuhkan SDM yang baik," jelasnya.