Sekjen PKS Soal Ijazah SMA Gibran: Hak Menyatakan Pendapat Paling Tepat!

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai Konstitusi. Ini paling tepat,"ungkap Kholid.

Kholid menjelaskan, apabila HMP jadi pilihan maka ini akan mengikuti mekanisme yang diatur UUD 1945. Dalam Pasal 7A mengatur pemberhentian wapres yang tidak lagi memenuhi syarat, dan Pasal 7B mengatur jalurnya, yaitu dari DPR ke MK lalu ke MPR.

"Jadi diawali oleh DPR, lalu , tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945," ujar Kholid lagi.

Menurutnya, PKS terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk membahas ini.

“HMP akan kami komunikasikan ke partai lain. Saya melihat ini akan diterima karena secara umum kami memiliki pandangan yang sama terkait kasus ini,”katanya.

Kholid melanjutkan, setiap langkah DPR juga harus menghormati kewenangan lembaga lain serta memberikan ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan dan pembelaan.

“Seluruh proses harus berpijak pada dokumen, bukti, dan aturan. Kita perlu memastikan bahwa setiap kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik,” ujarnya.

Untuk itu, Kholid mendorong pendalaman dokumen putusan secara lengkap, pembahasan bersama Ahli Hukum Tata Negara, serta komunikasi antarfraksi di DPR agar HMP bisa berjalan sesuai konstitusi.

“Menjaga konstitusi adalah tanggung jawab bersama. PKS akan memperjuangkan penyelesaian yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tutupnya.