Penutupan Akes Masuk WNA, Jangan Tunggu 1 Januari

Jakarta -- Pemerintah berencana menutup sementara masuknya WNA dari semua negara ke Indonesia dari 1-14 Januari 2021 sebagai antisipasi atas kemunculan varian baru virus corona (Covid-19) yang telah terdeteksi di sejumlah negara

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta berpandangan, dalam kondisi darurat pandemi Covid saat ini, mestinya tidak harus menunggu 1 Januari penutupannya. Dirinya khawatir ada kedatangan WNA khususnya dari Eropa, Amerika dan Asia yang menghindari lock down di musim dingin.

"Kabarnya corona varian baru ini lebih agresif, mestinya kalau mau efektif mencegah penularan masuk ke RI, penutupan akses itu berlaku spontan, saat diumumkan itu juga, seperti di negara-negara lain. Jeda beberapa hari ini sangat riskan akan datangnya WNA yang berpotensi terjangkiti varian baru Covid. Pemerintah mesti berkaca kepada kejadian awal Covid masuk Indonesia, juga karena lengah dalam menetapkan pembatasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia," ujar Anggota Komisi I DPR RI ini dalam keterangannya, Rabu (30/12/2020).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar kebijakan penutupan akses bagi WNA ini menjadi bagian komperhensif kebijakan penanganan pandemi Covid di Indonesia.

"Jangan sampai hanya penutupan sementara masuknya WNA, sementara di dalam negeri sendiri tidak ada kebijakan yang memadai untuk tangani Covid. Saat ini seolah masyarakat dibiarkan bergulat sendiri sendiri dengan pandemi, sementara yang kuat biar tetap sehat, yang lemah akan sakit. Sementara jumlah bed dan ruang isolasi perawatan Covid di berbagai daerah sudah melebihi kapasitasnya. Pemerintah perlu lebih taktis menangani pandemi," tutur Sukamta.

Menurut Sukamta mestinya pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh apa yang sudah dikerjakan dalam penanganan pandemi selama 10 bulan berjalan. Setelah itu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk penangangan.

"Fakta bahwa penambahan kasus harian menunjukkan pemerintah masih lambat memperbaiki kelemahan yang dilakukan. Saat ini penularan bukan lagi antarwarga yang bepergian tapi klaster keluarga. Soal varian baru ini, bukan hanya berita yang dari luar negeri, tapi ada ahli dari UGM yang mengatakan sudah ada di Indonesia. Sebaiknya pemerintah transparan dengan rakyatnya, sehingga semua bisa ikut mengantasipisai."

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap meski sudah terlambat, segara ada desain utuh penanganan pandemi covid ini.

"Jangan berubah-ubah kebijakan sehingga membingungkan pelaku bisnis dan rakyat kebanyakan. Soal boleh berkerumun untuk pilkada, terus dilarang berkerumun untuk pengajian, soal libur bersama kemudian pembatalan libur bersama. Masyarakatnya bingung, pelaku bisnis wisata bingung. Kode dan isyarat apa yang diberikan pemerintah?" ungkap dia.