Pemerintah Harus Akomodatif Terkait Pembebasan Lahan Tol Batang-Semarang

Semarang (24/1) - Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso berharap ada upaya akomodatif dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan tol Batang-Semarang.

Saat ini, proyek pembangunan jalan tol Batang-Semarang tidak berjalan mulus dan terancam meleset dari target waktu penyelesaian. Pasalnya, sampai sekarang seksi IV dan V terkendala masalah pembebasan lahan. Padahal pada Mei 2018, pekerjaan beton ditarget harus selesai untuk digunakan mudik Lebaran 2018.

Hadi mengatakan bahwa lahan yang belum dibebaskan di seksi ini rata-rata adalah tanah wakaf berupa masjid, mushala, sekolah dan tanah permakaman.

Selain itu kendala yang dihadapi adalah permintaan jumlah perlintasan jalan tol yang diminta warga meningkat. Untuk tanah wakaf masih dalam pengurusan di Kementerian Agama. Kendala lainnya, permintaan warga meningkat untuk perlintasan penyebrangan jalan tol baik dalam bentuk underpass ataupun overpass.

Hadi mengusulkan terkait persoalan tersebut bisa diselesaikandengan penggantian bangunan. "Jika tanah kas desa bisa disewa untuk konstruksi, sedangkan untuk tanah wakaf bisa dilakukan penggantian bangunan,” katanya pada Rabu (23/1/2018) di Kota Semarang.

Lebih lanjut, Hadi mengatakan terkait penyeberangan, perlu adanya konsisten terhadap DED yang telah disepakati.

“Perlu konsisten dengan DED yang disepakati, dengan tetap akomodatif terhadap masukan masyarakat yang memungkinkan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.

Hadi menyebut bahwa saat ini pada seksi IV, dari 1.945 bidang tanah (141,842 hektare) yang dibebaskan, baru 1.600 bidang (126,67 hektare) atau sebesar 89,3% dari total lahan.

“Sementara itu, di seksi 5 dari 2.698 bidang tanah 146,56 hektar), sebesar 89,96% atau 2.630 bidang tanah (131,85 hektare) sudah dibebaskan,” pungkasnya.