Pedoman Pengarusutamaan Keluarga (PUK) sebagai Agenda Perjuangan Politik PKS

Oleh Reti Riseti

Ketua Komisi Pembangunan dan Ketahanan Keluarga MPP PKS

Keluarga bukan sekadar unit terkecil dalam struktur masyarakat, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas manusia, kekuatan sosial, dan masa depan peradaban bangsa. Dari keluargalah nilai agama, karakter, etika, tanggung jawab, solidaritas, dan kepemimpinan pertama kali dibentuk. Karena itu, kualitas sebuah bangsa pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kualitas keluarga-keluarga yang membentuknya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan keluarga sebagai institusi strategis dalam visi, misi, dan platform perjuangannya. Pandangan ini menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus menjadikan keluarga yang harmonis, mandiri, sejahtera, dan berdaya sebagai fondasi pembangunan manusia dan peradaban.

Tantangan membangun keluarga saat ini semakin kompleks seiring disrupsi global, transformasi teknologi digital, perubahan sosial-budaya, tekanan ekonomi, hingga pergeseran pola interaksi antargenerasi. Keluarga menghadapi berbagai kerentanan, mulai dari ketidakstabilan ekonomi, melemahnya komunikasi dan relasi antaranggota keluarga, persoalan kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, ancaman terhadap anak, hingga penetrasi nilai dan budaya yang tidak selalu sejalan dengan ketahanan moral dan spiritual. Dalam situasi demikian, keluarga tidak boleh dibiarkan menghadapi berbagai tantangan tersebut sendirian. Diperlukan ekosistem kebijakan yang mampu melindungi, memberdayakan, dan memperkuat keluarga secara sistematis, berkelanjutan, serta lintas sektor.

Di sinilah urgensi Pengarusutamaan Keluarga (PUK) menjadi relevan dan strategis. PUK bukan sekadar program sosial atau kegiatan insidental yang berorientasi pada pembinaan rumah tangga, melainkan sebuah pendekatan kebijakan strategis untuk mengintegrasikan perspektif pembangunan keluarga ke dalam seluruh aspek regulasi, program, dan anggaran, baik di lingkungan internal partai maupun dalam kebijakan pembangunan . Artinya, setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas kehidupan keluarga. Perspektif keluarga harus hadir dalam perencanaan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga tata ruang dan lingkungan permukiman. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa besar pertumbuhan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan oleh keluarga.

Pilar utama Pengarusutamaan Keluarga terletak pada penguatan empat komponen ketahanan keluarga yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, ketahanan fisik-ekonomi, yakni kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, memiliki akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang memadai. Kedua, ketahanan spiritual, yaitu kemampuan keluarga menjadikan nilai agama, moralitas, dan etika sebagai pedoman kehidupan serta landasan dalam membangun keharmonisan. Ketiga, ketahanan psikologis, yang mencakup kemampuan membangun komunikasi sehat, mengelola tekanan, menyelesaikan konflik, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembang setiap anggota. Keempat, ketahanan sosial, yakni kemampuan keluarga membangun hubungan yang harmonis, kepedulian, solidaritas, adaptasi, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat komponen ketahanan keluarga ini , harus dikembangkan secara seimbang agar keluarga memiliki keuletan, kemandirian, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman.

Implementasi PUK juga menuntut transformasi dalam tata kelola dan orientasi kebijakan partai. Di lingkungan internal, PKS perlu memastikan bahwa perspektif keluarga terintegrasi dalam pembinaan anggota, penguatan kapasitas keluarga kader, keseimbangan peran domestik dan publik, serta penyediaan lingkungan organisasi yang ramah keluarga. Sementara di ranah kebijakan publik, para pejabat publik PKS perlu mendorong regulasi, program, dan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan keluarga. Penguatan UMKM dan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, layanan kesehatan yang ramah keluarga, ruang bermain anak, lingkungan permukiman yang aman, konseling keluarga, hingga advokasi terhadap berbagai persoalan keluarga merupakan contoh konkret yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, PUK tidak berhenti sebagai norma dan dokumen kebijakan, tetapi hadir sebagai gerakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lebih jauh, keberhasilan membangun ketahanan keluarga membutuhkan kolaborasi antara partai politik, pemerintah, peran media, masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia usaha. Keluarga merupakan institusi utama yang memiliki dimensi multidimensional sehingga penguatannya tidak dapat dibebankan hanya kepada individu atau rumah tangga. Negara harus menghadirkan regulasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan keluarga; partai politik harus memperjuangkannya melalui kebijakan dan fungsi representasi; sementara masyarakat perlu membangun budaya saling peduli dan lingkungan sosial yang mendukung. Media berperan bukan sekadar sarana penyampaian informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan sosial dan pembentukan budaya keluarga. Para akademisi memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan keluarga melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedang pelaku usaha atau dunia bisnis memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui kebijakan tempat kerja yang ramah keluarga, menyediakan produk dan layanan yang mendukung keluarga, mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan menerapkan etika bisnis yang melindungi keluarga, sehingga kualitas kehidupan keluarga dapat diwujudkan. Dalam kerangka tersebut, prinsip religiositas, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kerja sama menjadi landasan penting agar Pengarusutamaan Keluarga berjalan secara konsisten dan terukur.

Pada akhirnya, membangun ketahanan keluarga merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang sehat secara fisik, matang secara psikologis, kokoh secara spiritual, produktif secara ekonomi, serta memiliki kepedulian sosial. Inilah fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Bagi PKS, Pengarusutamaan Keluarga harus menjadi lebih dari sekadar agenda organisasi; ia merupakan manifestasi keberpihakan politik terhadap kehidupan masyarakat yang paling mendasar. Sebab, ketika keluarga ditempatkan sebagai pusat perhatian pembangunan, sesungguhnya bangsa sedang menyiapkan fondasi peradaban yang lebih kokoh. Keluarga tangguh bukan hanya cita-cita setiap rumah tangga, melainkan prasyarat bagi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkemajuan.