Berita PKS

Kemandirian Ekonomi Melalui UMKM Jadi Satu Misi PKS

16 Jan 2021 | 16:21 WIB

Share: Facebook Twitter WhatsApp Telegram

thumbnail Presiden PKS Ahmad Syaikhu (dok PKSFoto)

Jakarta -- DPP PKS Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) menggelar Webinar Nasional "UMKM Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi", Sabtu (16/1/2021).

Dalam sambutannya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut webinar nasional ini merupakan upaya PKS untuk turut serta berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, khususnya dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Ia mengatakan kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen PKS untuk menjalankan misi kepeloporan partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat, memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian.

"Dalam konteks ini pengabdian dalam bentuk kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Semuanya, tak lain ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," papar Syaikhu dalam paparannya.

Syaikhu menerangkan, potensi keberadaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting bagi perekonomian, menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM), jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak lebih dari 64 juta unit atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Terhadap perekonomian nasional (PDB), kontribusi mencapai sebesar 20 – 50 persen. Sehingga, potensi basis ekonomi nasional sangat kuat dengan jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerjanya pun besar mencapai 50 persen.

UMKM di masa pandemi merupakan salah satu sektor yang terdampak. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) pada Oktober 2021 menyebutkan sebanyak 90 persen UMKM telah terganggu usahanya akibat pandemi Covid-19.

"Diantara keluhan para pelaku bisnis UMKM dimasa pandemi selain penuruan pendapatan adalah sulit juga untuk mendapatkan bahan baku, terhambatnya distribusi, kesulitan dalam pemodalan, hingga terhambatnya produksi," sebut dia.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberi dukungan terhadap UMKM yang terdampak Covid-19 melalui berbagai berbagai kebijakan. Namun demikian, papar dia, realisasi masih menemui sejumlah catatan evaluasi.

Diantaranya program BLT UMKM atau Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp. 2,4 juta bagi yang terdampak Covid-19 yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Masalah distribusi dan pendataan masih terjadi.

"Ada sejumlah warga yang tidak menerima bantuan padahal layak dan sudah mendaftarkan diri. Kasus lain di Sukabumi, sejumlah warga yang mendapatkan BLT UMKM mengeluh akibat adanya pungli dari oknum petugas. Serta, masih banyak pelaku usaha yang mengatakan pencairan BLT tidak bisa dicairkan lantaran Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat tempat tinggal salah input," sebut dia.


Berita Terkait