Keluarga sebagai Benteng Pertama Pencegahan Korupsi

Oleh Reti Riseti

Ketua Komisi Pembangunan dan Ketahanan Keluarga MPP PKS

Korupsi sering dibicarakan dari ruang kekuasaan: kantor pemerintah, parlemen, proyek pengadaan, perizinan, atau pengelolaan anggaran negara. Padahal, akar persoalannya jauh lebih dalam—yakni pada karakter, nilai, kebiasaan, dan toleransi seseorang terhadap penyimpangan, yang pembentukannya dimulai dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga.  Pembentukan karakter yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai kebaikan dapat diwujukan dalam keluarga yang memiliki ketahanan yang kokoh. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material serta psikis-mental-spiritual untuk hidup mandiri dan berkembang secara harmonis.  Karena itu, perang melawan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum namun  membutuhkan strategi pencegahan yang idealnya dimulai jauh sebelum seseorang memasuki ruang kekuasaan. Di sinilah Pengarusutamaan Keluarga (PUK) memperoleh relevansi strategis: keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang memilliki peran penting dan strategis, serta menjadi pondasi dalam pembangunan manusia dan pembentukan integritas publik, harus menjadi prioritas pertimbangan dalam setiap pembentukan regulasi, program dan anggaran, sehingga kepentingan  dan kebutuhan untuk tercapainya keluarga berkualitas  dapat diwujudkan. Konsepsi ini sesungguhnya memiliki titik temu yang kuat dengan agenda pembangunan manusia sekaligus agenda pencegahan korupsi.

Konteksnya semakin penting ketika melihat skala persoalan korupsi di Indonesia. Data penindakan KPK juga memberikan alarm yang tidak boleh diabaikan. Sepanjang 2025, KPK menangani 70 perkara pada tahap penyelidikan dan 116 perkara pada tahap penyidikan, dengan 116 orang tercatat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Modus yang ditangani mencakup suap/gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, pungutan atau pemerasan, serta tindak pidana pencucian uang. Pada saat yang sama, KPK menerima 5.027 laporan gratifikasi sepanjang 2025; sebanyak 1.424 laporan ditetapkan menjadi milik negara dengan nilai lebih dari Rp4,8 miliar, sementara sebagian lainnya ditetapkan sebagai milik negara secara parsial. Angka ini memperlihatkan betapa tipisnya batas antara “pemberian biasa” dan konflik kepentingan dalam kehidupan pejabat publik. Di sinilah keluarga dapat berfungsi sebagai sistem pengingat moral terdekat: pasangan dan anggota keluarga harus mampu menjadi pihak yang mengingatkan ketika gaya hidup mulai tidak wajar, fasilitas publik mulai bercampur dengan kepentingan pribadi, atau pemberian mulai mengarah pada gratifikasi.

Melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025–2026 menetapkan 15 aksi pencegahan korupsi yang melibatkan puluhan kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah provinsi. Pada akhir 2025, rata-rata progres 15 aksi tersebut mencapai 46,39 persen dari target akhir 2026. Fokusnya antara lain digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara, pemanfaatan NIK, penguatan penanganan perkara dan benturan kepentingan, serta penyelamatan aset. Artinya, pencegahan korupsi memang harus dilakukan melalui reformasi sistem. Namun sistem yang baik membutuhkan manusia yang memiliki integritas untuk menjalankannya.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 menunjukkan indeks integritas pemerintah daerah berada pada 71,33, sementara kementerian/lembaga berada pada 77,19. Dalam klasifikasi KPK, skor di bawah 73 masuk kategori rentan, 73–77 kategori waspada, dan 78–100 kategori terjaga. Lebih menarik lagi, komponen sosialisasi antikorupsi hanya memperoleh skor 63,64 pada penilaian internal. Ini menunjukkan bahwa pembentukan budaya integritas masih membutuhkan penguatan. KPK sendiri menjelaskan SPI sebagai instrumen untuk memetakan risiko korupsi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola. Dengan kata lain, persoalan korupsi bukan semata soal kurangnya aturan; terdapat pekerjaan besar dalam membangun budaya dan perilaku.

Menariknya, arah kebijakan nasional sebenarnya sudah membuka ruang bagi pendekatan tersebut. Rancangan teknokratik RPJMN 2025–2029 menempatkan agenda “Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif” sebagai bagian pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga memiliki baseline 58,49 pada 2022 dengan indikasi target 64 pada 2029. Lebih penting lagi, dokumen tersebut secara eksplisit menempatkan penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter dan pengembangan psikososial anak sebagai salah satu intervensi. Dokumen pembangunan keluarga Bappenas juga menegaskan bahwa keluarga diharapkan menjadi wadah sosialisasi antargenerasi dan kontrol sosial bagi anggotanya. Dengan demikian, memasukkan keluarga ke dalam strategi antikorupsi bukanlah lompatan konseptual yang asing; justru ia merupakan pengembangan logis dari paradigma pembangunan manusia yang sudah mulai dibangun pemerintah.

Namun PUK harus dihindarkan dari jebakan menjadi slogan. Pengarusutamaan berarti perspektif keluarga masuk ke dalam siklus kebijakan secara utuh: perencanaan, regulasi, penganggaran, implementasi, pengawasan hingga evaluasi. Dalam konteks antikorupsi, pertanyaan yang diajukan tidak cukup “apakah program ini terserap sesuai anggaran?”, tetapi juga “apakah program ini memperkuat ketahanan ekonomi keluarga?”, “apakah desainnya mendorong ketergantungan atau kemandirian?”, “apakah layanan publiknya membuka ruang gratifikasi?”, dan “apakah kebijakan tersebut membangun atau justru mengikis integritas keluarga?”. Pendekatan semacam ini sejalan dengan Stranas PK 2025–2026 yang melibatkan 66 kementerian/lembaga dan 38 pemerintah provinsi dalam 15 aksi pencegahan korupsi. Hingga akhir 2025, rata-rata progres aksi mencapai 46,39 persen dari target akhir 2026. Stranas PK sendiri berfokus pada penutupan celah korupsi dalam perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dalam konteks PKS, gagasan ini memiliki landasan yang lebih kuat lagi. PKS telah menegaskan bahwa keluarga bukan sekadar urusan domestik, melainkan fondasi peradaban dan bagian strategis pembangunan bangsa. PKS juga menempatkan PUK sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif keluarga ke dalam kebijakan publik. Bahkan, pada 2026, konsolidasi nasional ketahanan keluarga melibatkan 616 peserta dari seluruh Indonesia, sementara program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) telah dikembangkan dalam berbagai bentuk edukasi dan pendampingan. Pada sisi kebijakan partai, PUK juga mulai ditempatkan dalam kerangka implementasi GBKP/Renstra 2025–2030 dan Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia. Ini merupakan modal strategis: bila keluarga dipandang sebagai institusi pembentukan karakter, maka pembinaan keluarga kader, anggota legislatif, pejabat publik dan pengurus partai dapat sekaligus menjadi bagian dari pembangunan budaya integritas organisasi.*

Implementasinya dapat dimulai dari hal sederhana tetapi sistematis: literasi gratifikasi bagi keluarga pejabat publik, pendidikan konflik kepentingan, pembiasaan transparansi dan akuntabilitas keuangan keluarga, penguatan keteladanan orang tua, pendidikan antikorupsi bagi anak dan remaja, penguatan peran pasangan sebagai moral accountability partner, serta mekanisme pendampingan bagi keluarga kader dan pejabat publik. Pada level partai, indikator PUK bahkan dapat diperluas dari sekadar keberadaan program menjadi ukuran dampak: apakah keluarga semakin mandiri, apakah perilaku hidup semakin sederhana dan bertanggung jawab, apakah literasi antikorupsi meningkat, serta apakah keluarga memiliki keberanian menolak sumber ekonomi yang tidak jelas. Dengan demikian, PUK tidak hanya menghasilkan keluarga berkualitas, tetapi juga keluarga yang mampu menjadi benteng pertama terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi membutuhkan dua tangan: tangan negara yang kuat menutup celah penyimpangan dan tangan keluarga yang kuat membentuk manusia berintegritas. Penegakan hukum memberikan efek jera, reformasi birokrasi memperbaiki sistem, digitalisasi mengurangi ruang transaksi gelap, sementara pendidikan antikorupsi membangun pengetahuan. Tetapi keluarga memberikan sesuatu yang tidak mudah digantikan oleh institusi mana pun: keteladanan, kontrol moral, pembiasaan nilai dan keberanian untuk saling mengingatkan. Karena itu, PUK layak ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun budaya antikorupsi. Sebab korupsi mungkin terjadi di kantor, proyek, ruang sidang atau meja birokrasi, tetapi integritas dibentuk jauh sebelumnya—di rumah. Jika keluarga mampu menanamkan kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kesederhanaan, ketakwaan dan kepedulian sosial, maka kita tidak sekadar sedang membangun keluarga yang tangguh. Kita sedang membangun manusia yang tahan terhadap korupsi, kekuasaan yang amanah, dan negara yang bermartabat.