Fraksi PKS Pertanyakan Kinerja Lembaga Manajemen Aset Negara

Jakarta -- Di tengah pembangunan infrastruktur yang bergemuruh di Indonesia, Bank Dunia melalui laporannya yang berjudul Infrastructure Sector Assessment Program yang dirilis pada Juni 2018 menyebutkan bahwa proyek infrastruktur di Indonesia kualitasnya rendah, tidak memiliki kesiapan, tidak terencana secara matang dan tidak ada koordinasi diantara stake holder yang mengurus infrastruktur itu.

Dalam laporan tersebut disebutkan juga bahwa Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kurang memiliki dana yang mencukupi untuk pembebasan lahan. LMAN adalah satuan kerja noneselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. LMAN bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Sementara berdasarkan laporan yang diberikan LMAN kepada komisi XI DPR RI, pada tahun 2017 LMAN menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar 16 Trilyun dengan alokasi peruntukan sebesar 13,3 Trilyun untuk jalan tol, 3,8 Trilyun untuk infrastruktur kereta api, 2,4 Trilyun untuk bendungan, 500 Milyar untuk pelabuhan, dan ditambahkan 25,3 Trilyun untuk pembebasan jalan tol.

Laporan Bank Dunia dan ketersediaan dana yang dimiliki LMAN dipertanyakan Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati dalam rapat dengar pendapat komisi XI DPR RI dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Dengan dana yang sebesar itu, lanjut Anis, ternyata LMAN tidak bisa membebaskan lahan karena dana kas tidak cukup, sehingga pemerintah akhirnya membuka peluang bagi swasta dan BUMN untuk membeli terlebih dahulu proyek tanah infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN), kemudian baru pemerintah melunasinya melalui LMAN.

“Tetapi bank dunia menilai bahwa pemerintah tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan prosedur hal itu secara gamblang, waktu pembayarannya tidak dijelaskan, prosedurnya tidak dijelaskan. Masih menurut penilaian bank dunia, proses perjalanan dana di LMAN disarankan untuk bisa dilacak dengan cepat dan pemerintah juga harus memperoleh layanan infrastruktur sebelum final closing projek. Jadi catatannya adalah sering kekurangan dan kehabisan dana. Bagaimana ini bisa terjadi ?,” tanya Anis.

Selain itu, anggota DPR dari dapil Jakarta Timur ini mempertanyakan wacana pemindahan ibukota yang telah disampaikan pemerintah. Bersamaan dengan rencana pemindahan ibukota tersebut, bergulir rencana pemerintah untuk menyewakan lahan dan aset-aset lain kepada pihak swasta yang akan menjadi salah satu instrument pembiayaan pemindahan ibukota. Termasuk wacana tukar guling aset-aset Negara.

“Apakah LMAN sudah membuat analisis dan kajian yang mendalam terkait optimalisasi aset-aset negara di beberapa kawasan ibukota tersebut. Apakah sudah diperhitungkan pemindahan ibukota ini dan sisi pemindahan asset-asetnya ?”, tanya Anis dengan tegas.

Selanjutnya Anis mempertanyakan alasan penurunan jumlah anggaran untuk LMAN di tahun 2020 yang berjumlah 10,5 trilyun sementara pada tahun 2019 tercatat 22 trilyun.

“Apakah penurunan anggaran ini disebabkan kinerja LMAN? Bagaimana kinerja LMAN akan meningkat jika anggaran dipotong sampai setengah lebih?,” tanyanya kembali.