Anggota DPR FPKS Minta Pemerintah Perhatikan Pola Distribusi Pangan Jelang Lebaran
Jakarta -- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin meminta kementerian pertanian bukan saja menjamin stok pangan terutama beras aman hingga hari raya Idul Fitri nanti.
Dia meminta adanya tindak lanjut setelah ketersediaan yang cukup, yaitu pola distribusi yang baik sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan stok antara daerah kota besar dan perdesaan, antara pulau Jawa dan non pulau jawa.
Sebelumnya Menteri Pertanian telah melakukan perhitungan jaminan stok beras didasari pada tiga skenario atau pendekatan, yaitu optimistis, moderat, dan pesimistis. Menurut Akmal, manajemen stok di setiap wilayah seluruh Indonesia menjadi regulasi penting untuk memastikan bahwa jumlah stok aman secara nasional telah terdistribusi ke seluruh daerah sesuai dengan proporsi jumlah penduduk.
"Saya apresiasi Bapak Mentan yang telah menjamin 11 komoditas pangan nasional selama wabah Covid-19. Apalagi saat ini secara bersamaan telah menghadapi situasi bulan Ramadhan dan akan masuk momen hari raya Idul Fitri. Namun perlu menjadi perhatian pemerintah, saat ini peternak ayam banyak menghadapi kebangkrutan, harga gula dan bawang putih menjadi polemik," ucap Akmal.
Politisi PKS ini menjelaskan, gula pasir, daging sapi dan bawang putih saat ini menjadi komoditas yang terus bermasalah pada persoalan harga. Sedangkan komoditas pokok lain, lanjut Akmal, seperti beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, telur ayam, dan minyak goreng memiliki kestabilan. Namun ancaman distribusi ke daerah-daerah akan selalu menjadi persoalan tersendiri.
Legislator Sulawesi Selatan II ini meiminta kementan bekerjasama dengan BULOG untuk memastikan bahwa distribusi logistik aman. Saat ini jasa logistik memiliki keterlambatan yang signifikan. Berbagai jasa pengiriman barang menunjukkan telah menghilangkan jaminan ketersampaian jasa sehari sampai. Ini merupakan tanda, bahwa logistik pemerintah perlu waspada bahwa di lapangan ada persoalan terkait distribusi ini. Bahkan tersendatnya arus logistik inipun telah disinggung oleh Kementerian Keuangan.
"Saya berharap, distribusi komoditas pangan ini menjadi lebih baik ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Saat ini kendaraan pengangkut barang tidak lagi bersaing dengan kendaraan pengangkut orang. Jadi bila pola distribusi ini masih buruk, akan menjadi preseden yang sangat buruk pada pengelolaan negara ini," kritis Akmal.
Adapun kondisi instrumen penunjang pengangkutan barang, lanjut Akmal, banyak terjadi pembatasan-pembatasan kendaraan berbagai modal baik darat, laut maupun udara. Wabah Covid-19 ini selain membatasi Bandara dan terminal-terminal, di pelabuhan pun banyak kapal pengangkut yang dilarang untuk bersandar.
Sebagai gambaran, tambah Akmal, Kondisi pulau jawa memiliki kekuatan ketahanan pangan yang merata di semua propinsi. Namun untuk Non Pulau Jawa, terutama Indonesia Timur, Indeks Ketahanan Pangan-nya masuk dalam prioritas 3. Bila distribusi pangan tidak mampu menyuplai daerah yang prioritas 3, maka akan muncul kerawanan pangan yang serius terjadi di negara ini.
"Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tengah wabah Covid-19 ini mesti dapat ditunjang peran pemerintah pada persoalan distribusi pangan. Pemetaan pasokan dan distribusi kebutuhan pangan di area zona merah menjadi prioritas utama pemerintah terutama pada kondisi lebaran idul fitri yang berbarengan dengan wabah Covid-19," tutup Andi Akmal Pasluddin.