Aleg PKS Dorong Jokowi-Amin Wujudkan Swasembada Pangan

Jakarta (22/10) -- Anggota Legislatif Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin berharap Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dapat memilih Menteri Pertanian mampu mewujudkan swasembada pangan. Hal ini dikarenakan, pada periode pertama presiden Jokowi berakhir, beras sebagai ikon pangan negara Indonesia tidak mampu swasembada murni sehingga merdeka dari impor beras non premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Meski banyak kaum akademisi mengagumi kinerja sektor pertanian di lima tahun terakhir, namun kita semua bisa merasakan, bahwa selama lima tahun ini, setiap tahun ada impor pangan dalam jumlah besar baik itu beras, jagung, kedelai, bawang, buah-buahan, gula dan garam. Jadi kita perlu berimbang dalam memberikan pendapat agar kita semua tidak terlena dalam situasi angan-angan, demi perbaikan masyarakat yang nyata”, ucap Akmal.

Anggota DPR RI Asal Sulawesi Selatan ini mengapresiasi mantan wakil Presiden bapak Jusuf Kalla yang menyadari bahwa ada persoalan ketidak berimbangan lahan produksi pangan dengan jumlah penduduk Indonesia sehingga kita tidak mampu mencapai swasembada pangan. "Ada persoalan 260 juta penduduk Indonesia yang perlu makan tiap hari, ada juga persoalan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Sedangkan lahan kritis dan lahan tidur belum mampu di aktivasi untuk berubah menjadi lahan pertanian untuk keperluan produksi pangan,".

Akmal menuturkan, antara 30 sampai dengan 35 tahun lalu, ketika zaman pak Harto, jumlah penduduk Indonesia setengah dari sekarang sekitar 130juta jiwa. Lahan persawahan kita 10 juta hektar dengan kemampuan produksi 3 ton per hektar per tahun. Mestinya kita mampu menciptakan lahan baru hingga dua kali lipat sebesar 20 juta hektar atau meningkatkan efisiensi produksi per hektar per tahunnya. Namun pada kenyataannya, lahan tiap tahun malah berkurang.

"Saat ini rata-rata kepemilikan lahan petani bila merujuk data Bapenas tahun 2014, rerata kepemilikan lahan petani secara nasional hanya 0,86 Ha. Di Jakarta 0,18 Ha, sedangkan di pulau jawa rerata sekitar 0,3 Ha. Jumlah luasan ini belum mampu memenuhi skala ekonomi untuk dapat bertahan hidup. Perluasan lahan adalah cara instan seperti untuk skala nasional, produksi pangan hingga mencapai titik aman memerlukan perluasan lahan pertanian hingga 200 ribu hektar per tahun. Untuk mencapai negara eksportir pangan, perluasan lahan yang diperlukan seluas 300 ribu hektar per tahun," terangnya.

Meskipun, lanjut Akmal, upaya perluasan lahan ini adalah cara yang terlalu berisiko terhadap dampak kerusakan lingkungan. Misalnya pembukaan hutan untuk sawah, atau buka lahan gambut yang tidak cocok untuk tanaman pangan. Dominasi program diversifikasi konsumsi pangan dan intensifikasi produksi pertanian sangat diperlukan untuk menuju cita-cita swasembada pangan selain ekstensifikasi.

"Saya berharap, Swasembada pangan ini mampu di raih kembali. Ini mimpi kita semua bangsa Indonesia. Dan harapan kepada pemerintahan sekarang sangat besar. Semoga bukan janji atau isyu yang swasembada, namun kenyataan di lapangan kita swasembada pangan”, tutupnya.