Kebijakan PKS

Membangun Kluster Riset dalam Memperkuat Kebijakan Industri Nasional

Kebijakan kluster industri menjadi kecenderungan dalam perencanaan pertumbungan ekonomi dewasa ini. Kebijakan seperti ini mewakili perpindahan dari program pengembangan ekonomi cara tradisional menuju cara anyar.

08 Nov 2016 - 11:25 WIB

Amandemen UU Lalu Lintas Sebagai Solusi Selesaikan Permasalahan Transportasi Online

Perubahan UU tentang transportasi hendaknya tidak semata-mata melihat persoalan ini dari sudut pandang bisnis, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana transportasi online tersebut menjadi peluang bagi lapangan pekerjaan bagi masyarkat, sekaligus menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.

03 Nov 2016 - 15:30 WIB

Pernyataan Presiden PKS tentang Rencana Penyampaian Pendapat di Muka Umum 4 November 2016

PERNYATAAN PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TENTANG RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH GERAKAN NASIONAL PENDUKUNG FATWA MUI

02 Nov 2016 - 07:38 WIB

Platform PKS Selaras dengan Konstitusi Nasional

Tentunya memahami bagaimana platform PKS sebagai partai politik dalam berjuang membangun bangsa dan secara khusus di Bumi Papua.

07 Oct 2016 - 15:27 WIB

Kondisi Ekonomi Triwulan II-2016 Tumbuh Positif namun Belum Mampu Mendorong Peningkatan Penerimaan Negara

Ekonomi Indonesia triwulan II-2016 terhadap triwulan II-2015 (yoy) tumbuh 5,18 persen, meningkat dibanding triwulan II-2015 sebesar 4,66 persen dan triwulan I-2016 sebesar 4,91 persen.

15 Sep 2016 - 11:05 WIB

Menimbang Kebijakan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Dalam rapat disepakati bahwa untuk mencapai kestabilan pasokan dan harga pangan perlu ditempuh dengan memperpendek rantai pasok (supply chain) dan penetapan harga dasar (floor price) atau HPP (harga pembelian pemerintah) serta harga teratas (ceiling price) atau HET (harga eceran tertinggi), yang dievaluasi per 4 bulan.

14 Sep 2016 - 11:57 WIB

Mempersiapkan Pendapatan dan Postur Belanja Negara yang Efektif dan Kredibel

Terkait dengan Postur RAPBN Tahun 2017, secara umum masih perlu dipertajam dan didesain lebih progresif untuk mendorong pembangunan ekonomi, peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1

08 Sep 2016 - 13:30 WIB

Membangun Asumsi Makro APBN 2017 yang Sehat dan Kredibel

Secara umum RAPBN tahun 2017 yang diajukan masih membutuhkan penajaman agar lebih sehat, realistis, kredibel serta berdampak optimal bagi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Oleh karena itu terkait RAPBN tahun 2017.

06 Sep 2016 - 16:33 WIB

Tanpa Keberpihakan Tak Akan Ada Swasembada Sapi

Saat ini Indonesia memiliki 6.2 juta peternak sapi. Lemahnya proses pembinaan terhadap para peternak sapi tersebut, menyebabkan sebagian dari para peternak hanya dibantu dari sisi pengadaan sapinya saja, baru sekedar punya ternak dan dapat beternak, tapi kurang dibimbing untuk menjadi pengusaha ternak sapi yang baik.

05 Sep 2016 - 15:47 WIB

Arahan Pimpinan Agar Kader Manfaatkan Akun Media Sosial dengan Santun

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan koridor terhadap pesan-pesan kepada publik yang dilakukan oleh kader maupun pengurus dan juga pejabat publik yang terpilih oleh PKS dengan cara-cara yang santun dan memenuhi etika kesopanan masyarakat yang berlaku. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP PKS Dedi Supriadi.

19 Aug 2016 - 17:23 WIB