Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera

Jakarta (14/12) Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Hadi Mulyadi memastikan tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan bagi pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Timur dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Hadi sampaikan pandangannya saat menerima aspirasi dari Presidium Kabupaten Musi Banyuasin Timur di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12). “Potensi konflik dan potensi pengurangan pendapatan daerah, baik di daerah baru maupun daerah induk, itu bisa jadi catatan. Kita berharap tidak ada polemik dalam penetapan tersebut, selain juga polemik penetapan batas daerah dan penetapan ibukota kabupaten atau kota yang baru. Kalau itu tidak ada masalah, kita bisa usahakan,” ungkap Hadi yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Wilayah DPR RI. Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Banyuasin Timur diwakili Ketua Presidium Asmarahadi dan tujuh anggota presidium. Presidium ini diterima juga oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Iqbal Romzi. Iqbal turut hadir mewakili Sumatera Selatan, provinsi tempat Musi Banyuasin Timur berada. “Wilayah induk Musi Banyuasin terlalu luas, seluas Provinsi Bengkulu. Dari desa paling jauh, Desa Pancur, membutuhkan jarak 350 kilometer untuk menuju ibukota kabupaten, Sekayu. Warga Pancung juga lebih sering mengurus SIM atau administrasi ke Jambi, bukan ke Sekayu. Karena wilayahnya luas, pembagian pembangunan menjadi belum merata. Kami ingin mencari solusi terbaik. Kabupaten induk melepas dengan ikhlas dan kabupaten baru lebih sejahtera,” ungkap Ketua Presidium Musi Banyuasin Timur Asmarahadi. Hadi yang juga Anggota Panja Pemekaran Wilayah DPR RI berjanji memperjuangkan pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin Timur, agar kabupaten tersebut dapat mengejar keberhasilan kabupaten maupun provinsi baru lain di Indonesia. “Kami berhasil mengembangkan wilayah di Kalimantan Timur menjadi belasan kabupaten baru dan lima kabupatennya menjadi satu provinsi baru, yaitu Kalimantan Utara. Pemekaran memudahkan masyarakat, selain dari sisi ekonomi. membuat mereka lebih mudah mengurus administrasi. Polisi dan TNI di sana pun juga berkembang,” ungkap politisi PKS tersebut.