Ubedilah Badrun: Negara Harus Pulihkan Kepercayaan Publik melalui Transparansi dan Akuntabilitas

JAKARTA — Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, (19/5/2026), bertempat di Kantor DPTP PKS, Jakarta. Forum ini menghadirkan Ubedilah Badrun, Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta, sebagai narasumber dengan tema “Analisis Pemetaan Sosial Politik Nasional Dan Masa Depannya”.

FGD ini menjadi ruang refleksi strategis untuk membaca kondisi sosial politik nasional setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparannya, Ubedilah Badrun menyoroti bahwa realitas sosial politik nasional menunjukkan kecenderungan yang perlu dicermati secara serius, terutama terkait melemahnya kualitas demokrasi, memburuknya fungsi kontrol kekuasaan, meningkatnya konflik sosial, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap negara.

Menurut Ubedilah, salah satu problem utama yang perlu menjadi perhatian adalah melemahnya mekanisme checks and balances dalam sistem politik nasional. Pada sisi eksekutif, muncul tanda-tanda kecenderungan otoritarianisme dan kakistokrasi, sementara pada sisi legislatif terlihat lemahnya fungsi pengawasan serta minimnya partisipasi bermakna dalam proses perumusan undang-undang. Kondisi ini berpotensi memperlebar jarak antara kebijakan negara dan aspirasi publik.

"Dalam pemetaan sosial politik yang disampaikan, sejumlah indikator penting menunjukkan kecenderungan memburuk. Indeks demokrasi disebut mengalami penurunan dari 6,4 pada 2024 menjadi 6,3 pada 2025, dan pada 2026 diproyeksikan cenderung menurun. Indikator korupsi juga memburuk dari 37 pada 2024 menjadi 34 pada 2025. Sementara itu, kondisi hak asasi manusia juga menunjukkan tren melemah dari 3,1 pada 2024 menjadi 3,0 pada 2025," papar Ubedilah.

Ubedilah menekankan bahwa memburuknya demokrasi, meningkatnya korupsi, stagnasi ekonomi, dan melemahnya kepercayaan publik dapat membentuk lingkaran krisis yang saling memperkuat. Demokrasi yang memburuk dapat membuka ruang bagi praktik korupsi, korupsi memperdalam ketidakpercayaan publik, sementara distrust terhadap negara dapat memperlambat kemajuan dan memperbesar derita rakyat.

“Bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan negara melakukan evaluasi mendasar terhadap kondisi sosial politik nasional. Demokrasi, transparansi, partisipasi publik, dan keadilan sosial harus menjadi fondasi utama dalam membangun Indonesia yang lebih baik,” ujarnya lagi.

Dalam forum tersebut, Ubedilah juga mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana Indonesia ke depan? Menurutnya, terdapat dua kemungkinan arah perubahan. Pertama, perubahan bertahap melalui evaluasi mendasar bidang sosial politik berbasis riset, tata ulang politik, serta evaluasi desain sosial-budaya nasional. Kedua, perubahan radikal yang dapat terjadi apabila negara gagal melakukan koreksi, sehingga berujung pada kemunduran, desakan transisi, atau perubahan besar yang dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan publik.

Sebagai solusi, Ubedilah menekankan pentingnya meaningful public participation atau partisipasi publik yang bermakna. Partisipasi publik tidak boleh berhenti pada prosedur formal, tetapi harus diwujudkan melalui diskursus publik yang sehat, data yang terbuka, transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan publik yang benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.

Melalui FGD ini, MPP PKS menegaskan pentingnya evaluasi mendasar terhadap arah sosial politik nasional. Indonesia membutuhkan tata kelola politik yang lebih terbuka, demokratis, akuntabel, serta mampu menjawab penderitaan rakyat dan tantangan masa depan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi prosedur elektoral, tetapi benar-benar menjadi jalan menuju keadilan, kesejahteraan, dan masa depan Indonesia yang lebih baik.