Tolak Alih Fungsi Hutan UI untuk Sekolah Rakyat, Sekjen PKS: Pendidikan dan Kelestarian Hutan Harus Sejalan
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid, menolak rencana alih fungsi lahan konservasi seluas 8 hektare di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, untuk proyek pembangunan Sekolah Rakyat. Kholid menekankan bahwa PKS mendukung penuh perluasan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, namun pembangunan fasilitas publik tersebut tidak boleh mengorbankan ruang terbuka hijau karena peningkatan mutu pendidikan dan kelestarian hutan harus berjalan beriringan.
"Kami menolak rencana ini. Hutan kota adalah paru-paru hijau dengan fungsi ekologis yang sangat penting. Apalagi, hutan UI memiliki fungsi riset dan pendidikan yang juga punya nilai strategis bagi masa depan bangsa. Kami mendukung penuh upaya negara memperluas akses pendidikan untuk rakyat. Namun, membangun fasilitas pendidikan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan kota. Pendidikan dan kelestarian hutan harus berjalan sejalan tanpa saling meniadakan," tegas Kholid dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/11).
Lebih lanjut, Kholid menjelaskan bahwa Hutan Kota UI merupakan benteng ekologis penting di wilayah Kota Depok dan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki fungsi hidrologis vital sebagai daerah tangkapan serta resapan air alami. Pengurangan tutupan hijau hingga 8 hektare dikhawatirkan akan memperparah risiko banjir, menurunkan kualitas udara, serta merusak keanekaragaman hayati yang telah dirawat selama ini.
"Mengorbankan hutan UI sebagai paru-paru kota demi pembangunan fisik bukanlah solusi yang berkelanjutan. Jika luasan hutan makin berkurang dan ekosistem rusak, generasi muda yang sedang kita didik di bangku sekolah justru akan menanggung dampak krisis lingkungan di masa depan," ujar Kholid, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.
Menurutnya, Universitas Indonesia selama ini dikenal luas sebagai pelopor kampus hijau (green campus) yang menjadi rujukan nasional maupun internasional dalam komitmen pelestarian lingkungan. Mengonversi lahan hutan kota menjadi kawasan terbangun dinilai akan mencederai identitas akademik serta integritas tata ruang kawasan hijau tersebut. oleh karena itu, Kholid meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mencari alternatif lokasi lain untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan program Sekolah Rakyat.
"Saya minta Mensos mencari alternatif lokasi lain seperti opsi lahan tidur atau aset negara lainnya yang berstatus non-konservasi. Saya yakin masih banyak lokasi lain yang jauh lebih layak dan strategis untuk membangun Sekolah Rakyat," tambahnya.
Sebagai langkah konkret, fraksi PKS di DPR RI mendesak pemerintah untuk segera membatalkan penetapan lokasi proyek di dalam kawasan hutan UI. Kholid juga mengajak sivitas akademika, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal kelestarian ruang terbuka hijau dari ancaman alih fungsi lahan.
"Sekali lagi, kami mendukung penuh kehadiran Sekolah Rakyat, tetapi menjaga Hutan Kota UI berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik serta sehat," pungkas Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi).