Tagih Janji Kampanye Presiden, Mardani Desak Pemerintah Speak Up Soal Uyghur

Jakarta -- Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Presiden dan Wakil Presiden RI untuk berperan aktif menjadi penengah konflik Pemerintah Tiongkok dan Etnis Uyghur, Selasa (24/12/2019).

"Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uyghur," tegas Mardani.

Mardani menagih janji kampanye Presiden Jokowi saat debat Capres sesi keempat, yaitu akan membangun hubungan internasional.

"Ini merupakan ujian terhadap konsistensi Presiden Jokowi," ucap Mardani.

Legislator asal Dapil Jakarta Timur ini mengatakan DPR juga akan melakukan diplomasi antar lembaga kepada Kongres Rakyat Nasional mendorong Pemerintah Bejing menghentikan kekerasan kepada etnis Uyghur.

"DPR melalui Komisi I dan BKSAP akan terus mengupayakan melalui hubungan antar parlemen," ujar Mardani.

Mardani menyebutkan setidaknya ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah sebagai penengah. Pertama, pemerintah bisa merangkul etnis muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing untuk menjadi fasilitator konflik. Kedua, Pemerintah Beijing bisa diperkenalkan Islam yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman muslim Uyghur.

"Ketiga, Pemerintah bisa mendorong negara-negara ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara muslim Uyghur dan pemerintah Beijing. Dan keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp re-edukasi," papar Mardani.