Sikapi Omnibuslaw dan UU Kesehatan, PKS Gelar Talkshow Bertajuk "Cari Kerja Susah Upah Murah Hidup Makin Payah"
Jakarta-- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Ketenagakerjaan menggelar Diskusi dengan tema Cari Kerja Susah Upah murah Hidup Makin Payah, bertempat di aula DPTP PKS, pada Sabtu (15/7/2023).
Hadir dalam acara diskusi tersebut, Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Indra MH, Anggota Legislatif Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera, Pengamat Politik Rocky Gerung, dan Sekjen FSP-RTMM Iyus Ruslan.
Dalam diskusi tersebut para narasumber memberikan pemaparan terkait dampak dari UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat terutama kaum buruh.
Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan Indra MH, dalam pengantar nya menyebutkan, tolak ukur kesejahteraan rakyat dinilai dari membaiknya kesejahteraan dan kesehatan kaum buruh serta kebutuhannya tercukupi.
"PKS dalam menilai bagaimana kebijakan-kebijakan negara punya dampak terhadap kesejahteraan buruh mempunyai dampak terhadap kesehatan rakyat Indonesia contohnya instrumen persoalan hari ini banyak dari para buruh yang tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari, gali lubang tutup lubang, menjawab bahwa UU Omnibuslaw memiliki dampak ada fenomena kebutuhan yang tidak cukup akibat kebijakan upah murah yang didapatkan rakyat Indonesia," ucap Indra.
Indra kemudian menjelaskan salah satu parameter dampak dari UU Omnibuslaw Cipta Kerja yakni dengan maraknya fenomena pinjol di kalangan masyarakat.
"Mudah menjawab benar atau tidak upah murah berdampak pada kesejahteraan rakyat,dampaknya adalah pinjol merajalela, kalau dulu ada bank keliling yang menawarkan pinjaman, sekarang meminjam uang dengan mudah dalam genggaman melalui smartphone," kata dia.
Indra menegaskan sikap tegas PKS dalam menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan terakhir UU Kesehatan karena tidak membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat.
"Bagaimana UU Cipta Kerja menghasilkan regulasi berupa upah murah dan memperluas pintu PHK, demikian juga dengan UU Kesehatan yang mengancam kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh hidup sehat, PKS memandang kebijakan ini tidak berpihak, oleh sebab itu sejak awal kami dengan tegas menolak," tutup Indra.