PKS: Petani dan Nelayan Tolak Pemilu Ditunda

Semarang-- Wacana penundaan pemilu dengan alasan pandemi dan ekonomi terlihat masuk akal dan seolah - olah bisa dimaklumi. Namun jika melihat berbagai landasan dan realitas justru penundaan pemilu menjadi pintu kerusakan demokrasi negeri ini. 

"Jangan berpikir penundaan pemilu, wong deso dan wong cilik saat ini sedang susah-susahnya. Ekonomi baru bernafas, gak usah lagi ada wacana-wacana aneh yang justru melukai sedulur dan rakyat kita yang sedang berjuang mencari makan di seluruh negeri" papar Riyono Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan. 

Harusnya Presiden dan para menteri berpikir bagaimana membuat suasana pandemi ini lebih adem dan gak bikin gaduh, sodorkan ke rakyat wacana perbaikan dan jalan menuju kesejahteraan. Bukan wacana kegaduhan yang justru kontraproduktif bagi pemulihan ekonomi rakyat kecil. 

"Para petani dan nelayan memiliki kontribusi besar dalam perbaikan ekonomi saat pandemi. Apa insentif buat mereka saat ini? Malah di berikan kado kenaikan gas elpiji dan naiknya harga pangan serta anjloknya harga komoditas pertanian dan peternakan. Lalu apa peran negara untuk mereka?tanya Riyono kembali. 

Anggaran pembangunan sektor pertanian dan kelautan juga setiap tahun di kurangi. Di tahun 2021 kementerian pertanian juga sudah mengalami pengurangan anggaran pada tahun sebesar Rp 6,3 Triliun, dari semula Rp 21,8 tahun 2020 Triliun menjadi Rp 15,5 Triliun. 

"Sampai 7 tahun Presiden Jokowi berbagai janji sektor pertanian dan perikanan kelautan jauh dari harapan. Mungkin hanya 30% teralisasi, kalau ada penundaan pemilu yang pasti dibarengi dengan perpanjangan jabatan Presiden maka sektor pertanian dan perikanan akan semakin mundur, nelayan petani akan semakin susah sejahtera" tutup Riyono.