PKS : Petani, Akademisi, DPR Sudah Tolak Impor Beras Ada Apa Ngotot Impor?

Jakarta - Keputusan impor beras oleh pemerintah banyak menuai kritik keras ditengah masa panen raya petani yang sudah mulai Febuari ini. Keputusan yang sangat kontraproduktif dengan seruan Jokowi untuk membenci produk asing dan mencintai produk dalam negeri.

"Kenapa keputusan impor ini dibuat bulan Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai bulan Febuari? Dari awal memamg kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?" tanya Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.

Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.

Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).

"Data diatas memberikan gambaran bahwa petani kita berdaya dan mampu sediakan kebutuhan dalam negeri, anehnya pemerintah malah akan impor. Penolakan petani di Jatim, Jateng dan berbagai daerah tidak didengarkan oleh pemerintah?" tanya Riyono

Bahkan akademisi seperti Rektor IPB juga menyatakan menolak impor beras dengan alasan bahwa produksi beras dalam negeri aman. Karena begitu impor terjadi dampaknya akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani. Saya kira kita harus menghargai petani yang sudah bersusah payah, berjerih payah dan bekerja keras untuk memberikan kepada kita suplai pangan yang cukup.

Komisi IV DPR RI juga menyatakan menolak impor beras dalam RDP pada senin 15 Maret 2021 dengan Bulog, PT Garam dan Kementan dan stakeholder yang lain.

"Kalau petani sebagai pelaku utama menolak impor beras, DPR juga sudah menolak serta kalangan profesional akademis menolak impor beras kenapa pemerintah tetap ngotot impor? Ada apa ini? Aneh dan sangat merugikan bangsa ini," tutup Riyono