PKS Dorong Pejabat Publik Hadirkan Kepemimpinan yang Melayani dan Kebijakan Inovatif

JAKARTA — DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk seluruh pejabat publik PKS yang terdiri dari anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan kepala daerah di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Senin-Selasa, (19-20/10/2026).

Bimteknas 2026 yang mengangkat tema "Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif" memberikan pembekalan kepada 1536 peserta yang datang dari seluruh Indonesia.

"Dua kata kuncinya: melayani dan inovatif. Kita ingin meminta, mendorong, dan menginstruksikan kepada seluruh pejabat publik, baik yang di legislatif di pusat, provinsi, di kabupaten/kota, maupun eksekutif untuk memiliki kepemimpinan yang melayani dan menghasilkan kebijakan yang inovatif," ujar Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid.

PKS menilai kepemimpinan yang melayani sangat dibutuhkan oleh masyarakat di situasi saat ini. Pemimpin yang turun langsung dan mendengarkan masyarakat hingga menghasilkan kebijakan publik yang inovatif dan tepat sasaran.

Salah satunya adalah dengan Fraksi PKS DPR RI yang mengusung RUU Keadilan Iklim di tengah krisis iklim dan ekologis yang terjadi di Indonesia. 

"Jadi, kita ingin agar kita punya sebuah aturan atau hukum yang memberikan rasa keadilan buat daerah-daerah yang sangat rentan dengan dampak dari krisis iklim," jelasnya.

Selain itu, PKS sebagai partai yang mengusung Islam Rahmatan lil Alamin juga mendorong inovasi di bidang ekonomi syariah yang sangat besar potensinya untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian masyarakat. 

"Kami menilai inovasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah ini bisa diimplementasikan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kami dorong agar kepala-kepala daerah kami, contoh Sumatera Barat yang sudah mulai menggagas sukuk untuk pembangunan di daerahnya," ungkap Kholid.