PKS Dorong Norma Pra-Koperasi Masuk RUU Perkoperasian, Lindungi Aset Ekonomi Rakyat
JAKARTA – PKS mendorong pemerintah dan DPR RI untuk memasukkan pengaturan mengenai pra-koperasi ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah dibahas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan aset ekonomi rakyat sekaligus menghadirkan payung pembinaan bagi ribuan kelompok ekonomi masyarakat yang telah beroperasi, tetapi belum berbadan hukum koperasi.
Dorongan tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikosindo yang digelar di Jakarta, Kamis (19/11/2026). "Sebagai organisasi koperasi syariah tingkat nasional yang menaungi sekitar 300 koperasi anggota dari Aceh hingga Papua, Ikosindo menilai pembaruan regulasi perkoperasian tidak boleh hanya berfokus pada perbaikan tata kelola koperasi yang sudah berbadan hukum.
Dewan Pakar Ikosindo, sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Koperasi & Desa, Reni Astuti menegaskan bahwa RUU Perkoperasian perlu memberikan pengakuan terhadap kelompok ekonomi masyarakat yang memenuhi karakteristik tertentu sebagai kelompok dalam tahap pra-koperasi.
"Pengakuan tersebut tidak berarti memberikan status badan hukum atau membebaskan mereka dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan jasa keuangan. Tujuannya adalah menyediakan dasar bagi pemerintah untuk melakukan inventarisasi, pembinaan, pendampingan, perlindungan aset, dan fasilitasi transformasi kelembagaan", tegas Reni.
"Dengan adanya cantolan tersebut, pemerintah tidak perlu menunggu sampai suatu kelompok mengalami masalah, kehilangan aset, atau terlibat sengketa untuk mulai turun tangan. Negara perlu hadir sebelum persoalan membesar," ujar Reni menambahkan di sela-sela Rakernas yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 1.
Senada dengan Reni, Ketua Ikosindo, Wawan Wikasno, menyoroti banyaknya lembaga ekonomi bentukan program pemberdayaan pemerintah di masa lalu yang kini membutuhkan inkubasi kelembagaan agar tidak terbengkalai.
"Saat ini banyak Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), eks program Kementerian Sosial, dan lain-lain, yang jumlahnya sangat banyak, yang masih perlu inkubasi alias pra-koperasi. Meski per satuan unitnya kecil, namun karena tersebar banyak, maka bisa menimbulkan potensi besar bila diabaikan. Di sisi lain, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional bila dibina dengan baik, kemudian diarahkan menjadi koperasi keuangan yang profesional," kata Wawan.
Urgensi pengaturan pra-koperasi tercermin dari besarnya skala aset publik yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat tersebut, mulai dari UPK eks-PNPM Mandiri dan KOTAKU, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pengelola dana bergulir, hingga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) eks-Kementerian Sosial. Merujuk data historis program KOTAKU tahun 2022, dari total 11.069 desa dan kelurahan lokasi program, masih terdapat 9.396 desa/kelurahan yang melaporkan kinerja pinjaman dana bergulir dengan nilai pinjaman beredar mencapai sekitar Rp1,069 triliun.
Namun, di balik besarnya perputaran dana tersebut, tercatat pula tunggakan pinjaman sebesar Rp576,88 miliar serta dana menganggur (idle money) sekitar Rp267,42 miliar. Tanpa kepastian hukum, mekanisme pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan, akumulasi persoalan di tingkat akar rumput ini berisiko menjadi "bom waktu" ekonomi masyarakat—mulai dari menyusutnya aset produktif, konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga sengketa hukum.
Pendekatan pra-koperasi sendiri selaras dengan Rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 193 Tahun 2002 yang menempatkan pembangunan koperasi secara bertahap melalui penguatan kapasitas dan praktik ekonomi bersama, bukan sekadar mengejar penerbitan badan hukum. Negara diharapkan hadir untuk merawat (ngopeni) embrio-embrio ekonomi yang telah tumbuh melalui investasi pembangunan selama puluhan tahun agar tidak mati suri.