Outlook Tahun 2026: Indonesia Berpeluang Menjadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Global
Oleh Handi Risza, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
Fajar tahun 2026 akan segera menyingsing dari timur. Hadirnya tahun baru mengisyaratkan akan hadirnya harapan yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Begitupula dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia memasuki babak baru, tidak lagi didominasi oleh sektor keuangan tetapi mulai bergerak menuju arus utama perekonomian nasional. Bahkan jika dioptimalkan potensi yang dimiliki, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global.
Berakhirnya tahun 2025 telah memberikan torehan sejarah penting bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sektor industri halal, mulai memainkan peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk pertama kalinya, sektor ekonomi dan keuangan syariah menjadi bagian yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Target utama yang hendak dicapai adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, mengedepankan nilai dan etika ekonomi yang berkeadilan, memiliki tanggung jawab sosial, serta mendorong inklusivitas dalam mendorong pembangunan nasional. Sehingga perkembangan ekonomi dan keuangan syariah selaras dengan pencapaian Indonesia Emas tahun 2045.
Pencapaian Ekonomi dan keuangan Syariah Sepanjang Tahun 2025
Sepanjang tahun 2025 perkembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin kokoh. Dalam laporan terbaru State of the Global Syariah Economy (SGIE) Report 2024/2025, yang dipublikasikan oleh DinarStandard, Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dengan skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 99,9. Atau berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Prestasi ini layak mendapat apresiasi yang mendalam.
Pencapaian ini memperkokoh sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global. Dengan peningkatan skor sebesar 19,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Prestasi tersebut mengukuhkan momentum pertumbuhan yang kuat dan konsisten dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.
Dalam laporan tersebut juga menunjukkan capaian paling menonjol dalam SGIE 2024/2025 adalah keberhasilan Indonesia mencatatkan investasi halal tertinggi di dunia. Sebanyak 40 transaksi senilai USD 1,6 miliar terealisasi sepanjang tahun 2023, meliputi sektor makanan halal, kosmetik, farmasi, teknologi halal, dan gaya hidup Muslim. Diperkirakan nilai transaksinya akan terus melonjak dalam beberapa tahun kedepan.
Nilai investasi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap ekosistem halal Indonesia, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai pusat investasi industri halal global. Capaian tersebut membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak hanya tumbuh secara signifikan, tetapi telah menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah global.
Selain perkembangan yang positif, tahun 2025 juga meninggalkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia sudah mencapai 43,42%. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah bertahan di angka 13,41%. Artinya, masih terdapat 30,01% orang yang memahami keuangan syariah namun belum memanfaatkannya secara nyata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki pemahaman, hal tersebut belum otomatis menggunakan layanan keuangan syariah.
Dari data tersebut menjadi bahan evaluasi dan sekaligus gambaran, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan segera. Kuncinya terletak pada peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Perlu terobosan dan inovasi yang masif untuk mendekatkan informasi dan akses terhadap ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat hingga ke daerah-daerah. Terobosan dan inovasi tersebut, haruslah berbasis kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap aktivitas kehidupan mereka sehari-hari.
Mengawal Transformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Tahun 2026
Proses transformasi ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dan berjalan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa waktu terakhir, mulai terjadi pergeseran secara fundamental. Dari dominasi sektor keuangan menuju penguatan sektor riil sebagai mesin utama dan penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.
Kehadiran BSI sebagai Bank BUMN baru dan bagian dari Himbara, akan memiliki sovereign backing yang kuat, menjadikannya naik kelas menjadi pemain global. Begitupula dengan Kelahiran Bank Syariah Nasional (BSN) yang berasal dari BTN Syariah, juga berpotensi untuk memperbesar multiplier effect pembiayaan perumahan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Perkembangan sektor riil yang berbasis pada industri halal juga memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang pada tahun 2026. Kehadiran dua lembaga baru di Pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) yang langsung di bawah Presiden, menjadikan Kepala BPJPH memiliki otoritas setingkat menteri untuk mengembangkan produk halal di Indonesia.
Diresmikannya Kementerian Haji dan Umroh juga diharapkan akan mampu mempercepat keberadaan ekosistem haji dan umroh yang terintegrasi dengan sistim ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Dalam waktu dekat, akan segera dibangun kampung Haji dan Umroh Indonesia di Mekah, Saudi Arabia.
Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin lengkap dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Sosial Syariah (LKSI) yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL). LKSI tumbuh dan berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan zakat dalam menjangkau kelompok dengan kategori kemiskinan ekstrem semakin meningkat, menegaskan perannya sebagai instrumen social safety net yang efektif bagi masyarakat paling rentan.
Tidak kalah pentingnya, munculnya instrument wakaf seperti Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS dan Cash Waqaf Link Deposito (CWLD) sebagai instrument penting keungan syariah. Hal ini menunjukkan inovasi produk wakaf terus bergulir untuk membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bahkan instrument CWLS mendapat penghargaan Prize for Impactful Achievement in Islamic Economy tahun 2023 dari IDB.
Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diluncurkan pada awal 2025, juga memiliki dimensi yang bisa dioptimalkan. Danantara memiliki potensi strategis sebagai motor pembiayaan industri halal nasional melalui pengelolaan aset negara dan investasi langsung. Danantara bisa menjadi katalis pertumbuhan dengan menyasar sektor-sektor prioritas industri halal seperti keuangan syariah, pangan, farmasi dan logistik serta pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH).
Danantara akan menjadi motor penting bagi perekonomian nasional pada tahun 2026. Dengan target investasi sebesar Rp720 Triliun, pembiayaan Danantara diharapkan bisa mengalir sebagian untuk membiayai sektor keuangan syariah dan industri halal nasional. Saat ini, Danantara tengah menyiapkan investasi untuk proyek Kampung Haji yang mencapai Rp 20 triliun.
Mendukung Program Prioritas Nasional
Peluang strategis untuk mengembangkan industri halal tahun 2026 juga terdapat pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan anggaran sebesar Rp 335 Triliun, MBG merupakan program prioritas Pemerintah yang sangat potensial untuk menjadi pendorong industri halal nasional.
Pemerintah melalui BPJPH dan BGN secara eksplisit memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh pangan MBG memenuhi standar halal, membangun rantai pasok halal dari hulu ke hilir, melibatkan pelaku usaha lokal, dan memberikan kepastian halal bagi mayoritas masyarakat Indonesia, menjadikannya investasi SDM masa depan untuk anak-anak Indonesia.
Program unggulan Pemerintah lainnya yang berpotensi menjadi pendorong pengembangan pembiayaan syariah nasional adalah Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP). Koperasi berbasis syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor UMKM nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi mikro di tingkat komunitas dan daerah. Terutama daerah yang memiliki karakter keislaman yang kuat, seperti: Aceh, Sumbar, Riau, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan daerah lain di Indonesia.
PKS berharap Pemerintah pada tahun 2026 akan memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. PKS berharap peran Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) bisa lebih diperkuat kedepannya. KNEKS bisa berperan sebagai konduktor yang handal untuk membangun orkestrasi yang selaras dan harmoni. Menjadikan perkembangan ekonomi dan ekonomi syariah semakin inklusif dan berkelanjutan. Sehingga menjadi arus utama pertumbuhan ekonomi nasional bahkan global di tahun-tahun mendatang.