Mengejar Target Pajak 2026, PKS: Perkuat Kepatuhan dan Jaga Kepentingan Masyarakat Banyak
JAKARTA — Bidang Ekonomi dan Keuangan (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencermati tantangan pencapaian penerimaan pajak tahun 2026. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.
PKS mengapresiasi pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi dan administrasi perpajakan. Namun, tantangan pencapaian target akhir tahun membutuhkan kerja keras, strategi yang tepat, dan pengawasan yang lebih efektif dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
PKS optimistis target penerimaan dapat terus diupayakan. Namun, upaya mengejar penerimaan pajak tidak boleh mengorbankan daya beli dan kepentingan masyarakat banyak. Jangan sampai tekanan pencapaian target justru mendorong kebijakan pemungutan yang semakin membebani masyarakat kecil, UMKM, dan kelas menengah yang saat ini masih menghadapi tekanan biaya hidup yang tinggi.
PKS mendorong lima langkah strategis sebagai langkah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2026. Pertama, mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak besar. DJP perlu memperkuat pengawasan terhadap pengusaha besar dan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara transparan dan proporsional.
Kedua, memperkuat pengawasan berbasis data. Optimalkan Coretax, integrasi data keuangan, aset, transaksi, dan beneficial ownership untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara kemampuan ekonomi dan pelaporan pajak.
Ketiga, menegakkan keadilan perpajakan. Pastikan seluruh wajib pajak berkontribusi sesuai kemampuan dan ketentuan hukum. Berantas penghindaran dan penggelapan pajak tanpa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang patuh.
Keempat, melindungi daya beli dan aktivitas ekonomi rakyat. Hindari kebijakan ekstensifikasi yang tidak terukur dan membebani konsumsi masyarakat. Berikan ruang bagi UMKM dan kelas menengah untuk tumbuh dan memperkuat basis pajak secara berkelanjutan.
Kelima, memperbaiki kualitas administrasi dan pelayanan pajak. Sederhanakan prosedur, tingkatkan kepastian layanan, berikan pendampingan kepada wajib pajak, serta pastikan penegakan hukum berlangsung transparan dan akuntabel.
Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKS mendukung upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara sebagai fondasi pembiayaan pembangunan. Namun, dukungan tersebut harus disertai sikap kritis dan konstruktif agar kebijakan perpajakan tetap adil, efektif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Pajak bukan sekadar instrumen mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga instrumen keadilan dan pembangunan. Keberhasilan perpajakan bukan hanya diukur dari besarnya penerimaan, melainkan juga dari semakin luasnya kepatuhan, semakin kuatnya aktivitas ekonomi, dan semakin adilnya distribusi beban pajak.
PKS mendorong DJP bekerja lebih keras, cerdas, dan berintegritas. Kejar penerimaan dari mereka yang memiliki kemampuan dan belum memenuhi kewajibannya, bukan dengan semakin membebani masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan daya beli dan kehidupannya.