Ketua DPP PKS: Kepastian Politik dan Hukum, Kepercayaan Publik, sebagai Fondasi Memperkuat Kredibilitas Ekonomi Nasional

JAKARTA - Ketua DPP PKS Bidang Ekuin Handi Risza mencermati dinamika politik nasional pascapengunduran diri Wakil Presiden.Menurutnya, PKS memandang bahwa kepastian politik dan hukum merupakan prasyarat penting bagi terjaganya kepercayaan publik dan dunia usaha.

“Situasi ini perlu disikapi secara dewasa, konstitusional, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Proses ketatanegaraan harus berjalan sesuai konstitusi, tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan dan kesinambungan pembangunan,” katanya di Jakarta (13/11/2026).

“Pemerintah perlu memastikan bahwa dinamika politik tidak berkembang menjadi ketidakpastian regulasi, melemahnya kepercayaan investor, maupun tertundanya keputusan investasi. Stabilitas bukan sekadar ketiadaan gejolak politik, melainkan juga kepastian arah pemerintahan dan kredibilitas kebijakan,” paparnya.

Handi menyebut momentum ini sekaligus harus menjadi kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kredibilitas kebijakan ekonomi perlu diperkuat dengan memastikan setiap keputusan berpijak pada kepentingan nasional, kepastian hukum, serta keberpihakan kepada rakyat, khususnya memberikan ruang yang lebar bagi pengembangan inovasi dan kreatifitas generasi muda,” jelasnya.

Ekonom dari Universitas Paramadina ini mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen sebagai modal positif untuk menjaga optimisme dan memperkuat momentum pembangunan.

“Namun, pertumbuhan tersebut harus terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih produktif, inklusif, dan mampu menciptakan lapangan kerja khususnya bagi anak-anak muda, memperkuat industri nasional, mengembalikan peran kelas menengah serta meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

“Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap masukan MSCI mengenai tata kelola pasar modal Indonesia,” ungkap Handi.

Menurutnya transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, kualitas free float, dan penegakan hukum harus diperkuat. Pembenahan ini penting untuk menjaga kredibilitas pasar keuangan dan mempertahankan kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia.

“Ke depan, PKS mendorong pemerintah untuk fokus pada kebijakan ekonomi yang produktif melalui penguatan sektor riil dan industri manufaktur, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi yang memberikan nilai tambah, penguatan UMKM, serta belanja negara yang berkualitas. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mencapai target pembangunan nasional,” jelasnya.

Menurut Politisi muda ini PKS meyakini bahwa tantangan politik harus dijawab dengan kepastian hukum, tantangan kepercayaan dengan kredibilitas pemerintahan, dan tantangan ekonomi dengan kebijakan yang produktif.

“Indonesia membutuhkan stabilitas politik yang kuat, tata kelola yang terpercaya, serta kebijakan ekonomi yang kredibel agar potensi pertumbuhan dapat diwujudkan menjadi kesejahteraan seluruh rakyat,” pungkasnya.