Masih Pandemi, Mardani Sebut Realisasi Pindah Ibu Kota tidak Relevan Lagi

JAKARTA -- Pemerintah berencana melakukan peletakan batu pertama Istana Presiden jika RUU Ibu Kota Negara (IKN) selesai. Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Pemindahan IKN bukanlah prioritas negara saat ini. Bagi Maardani, setelah Covid-19 mestinya kita semakin tahu bahwa ide tersebut sudah tdk relevan lagi.

"Fokuskan energi untuk mengatasi pandemi mulai dari kesehatan sampai ekonomi. Sebaiknya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih banyak diarahkan untuk menstimulasi sektor UMKM, mengingat sektor tersebut yang selama ini menopang ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia," papar Mardani dalam keterangannya.

Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup ini memaparkan, sampai saat ini, pandemi masih belum bisa dikendalikan dan APBN masih sangat terbatas. Salah satunya terlihat dari adanya wacana pemotongan insentif tenaga Kesehatan oleh pemerintah walaupun akhirnya tidak dilakukan karena mendapat penolakan dari berbagai pihak.

"Jika melihat kondisi keuangan negara, jelas masih memerlukan tambahan anggaran dalam jumlah besar untuk pembiayaan berbagai program darurat akibat Covid-19. Catatan Kemenkeu, penerimaan dari APBN 2020 turun hampir 20 persen. Sementara belanja naik lebih dari 500 triliun. Kita lihat, kenaikan belanja yang luar biasa untuk ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi jelas berujung pada defisit fiskal," papar dia.

Mardani menekankan, kebijakan pemindahan Ibu kota keliru karena berangkat dari permasalahan Ibu kota. Terlebih lokasi yang dipilih di Kalimantan Timur, Kawasan Hutan yang memiliki fungsi konservasi dan perlindungan ekosistem. Ada potensi menyebabkan Deforestasi yang kian larut jika dipaksakan

Mengingat Pulau Kalimantan termasuk Kaltim didalamnya, selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia karena luasnya hutan tropis di pulau tersebut mencapai 40,8 juta ha, dimana Kaltim menyumbang 12,6 jt ha (31%) kawasan hutan didalamnya.

"Covid-19 menyadarkan kita bahwa bangunan fisik bukan investasi yang menguntungkan. Orang-orang sudah terbiasa berkegiatan online, ke depan harus memperhatikan aspek fleksibilitas. Pembangunan manusia lebih penting, apalah artinya ibu kota baru yang hebat tapi masyarakatnya rentan," tutur dia.