Legislator PKS Dorong Diplomasi Parlemen untuk Bawa Potensi Toba ke Pasar Global
TOBA — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mendorong pemanfaatan diplomasi parlemen untuk memperkenalkan potensi Kabupaten Toba, Sumatera Utara, ke pasar global. Menurutnya, potensi pariwisata, kekayaan alam, dan posisi strategis Toba sebagai destinasi wisata internasional perlu didukung dengan kerja sama lintas negara.
Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Toba, Senin (26/10/2026), bersama jajaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
“Kami di BKSAP DPR RI hadir hari ini membawa misi besar, yaitu menjembatani potensi lokal Toba menuju panggung diplomasi internasional. Kita ingin potensi yang dimiliki daerah ini tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga semakin diperhitungkan di dunia internasional,” ujar Habib Aboe.
Ia menilai Toba memiliki modal besar untuk menjadi salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Status kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Superprioritas dan UNESCO Global Geopark menjadi kekuatan yang perlu terus dikembangkan melalui strategi promosi dan kerja sama internasional.
“Toba bukan lagi sekadar halaman belakang Sumatera Utara. Toba adalah wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, kita harus memiliki keberanian dan strategi untuk membawa Toba semakin dikenal oleh masyarakat internasional,” tegasnya.
Habib Aboe juga menyoroti keberhasilan Kabupaten Toba dalam menyelenggarakan ajang internasional F1 Powerboat atau F1H2O. Menurutnya, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa Toba memiliki kapasitas untuk menjadi tuan rumah kegiatan berskala dunia.
“Pascagelaran F1H2O, Toba sudah membuktikan diri mampu menggelar ajang dunia. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana menjaga kontinuitasnya. Jangan sampai kegiatan internasional hanya berlangsung sesekali, tetapi harus menjadi agenda yang berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap BKSAP DPR RI dapat mengambil peran lebih aktif dalam mempromosikan Toba melalui jaringan parlemen internasional, termasuk forum Inter-Parliamentary Union (IPU). Diplomasi parlemen, menurutnya, dapat membuka peluang bagi Toba untuk menjadi lokasi penyelenggaraan forum internasional sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai negara.
“Saya yakin jajaran pimpinan BKSAP bisa menjadi pemasar utama potensi Toba di forum-forum parlemen dunia. Kita punya jaringan diplomasi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan Toba dan mendorong agar daerah ini menjadi salah satu pilihan penyelenggaraan forum internasional,” ungkapnya.
Di balik besarnya potensi pariwisata Toba, Habib Aboe mengingatkan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan pelaku usaha lokal juga menjadi faktor penting dalam membangun destinasi berkelas dunia.
Ia mencatat bahwa kemampuan berbahasa asing dan tata kelola pelayanan pariwisata berstandar internasional masih perlu mendapatkan perhatian, khususnya bagi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar kawasan wisata.
“Kalau kita ingin Toba sejajar dengan destinasi wisata dunia, masyarakat lokal juga harus dipersiapkan. Kemampuan berbahasa asing, kualitas pelayanan, dan standar keramahtamahan (hospitality) perlu ditingkatkan. Jangan sampai wisatawannya sudah datang dari berbagai negara, tetapi masyarakat dan pelaku usahanya belum sepenuhnya siap melayani,” jelasnya.
Menurut Habib Aboe, pengembangan pariwisata seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.
“Yang kita inginkan bukan hanya wisatawan datang, berfoto, lalu pulang. Kita ingin kehadiran mereka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. UMKM harus tumbuh, lapangan kerja harus terbuka, dan warga lokal harus menjadi bagian penting dari kemajuan pariwisata Toba,” tambahnya.
Lebih jauh, Habib Aboe menawarkan gagasan pengembangan diplomasi Green Sister Geopark melalui jaringan parlemen dunia. Gagasan tersebut diarahkan untuk membuka kerja sama antara Kaldera Toba dan geopark terkemuka di berbagai negara.
Ia mencontohkan Aso Geopark di Jepang dan Reykjanes di Islandia sebagai kawasan yang dapat dijajaki untuk membangun kemitraan dan pertukaran pengetahuan.
“Toba harus bergaul dengan destinasi yang selevel. Kita bisa membangun diplomasi Green Sister Geopark melalui jaringan parlemen dunia. Misalnya, menjajaki kerja sama antara Kaldera Toba dan Aso Geopark di Jepang atau Reykjanes di Islandia,” tutur Habib Aboe.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat diarahkan pada pertukaran teknologi pengelolaan lingkungan, penguatan konservasi kawasan geopark, serta peningkatan standar pemandu wisata agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan internasional.
“Jangan hanya berpikir bagaimana mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Kita juga harus belajar bagaimana mengelola lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau kita bisa menggabungkan kekuatan alam Toba dengan pengalaman pengelolaan dari negara lain, manfaatnya akan sangat besar,” ujarnya.
Habib Aboe menegaskan bahwa diplomasi parlemen merupakan salah satu instrumen untuk membantu daerah memperluas jejaring dan membuka peluang pembangunan. Namun, keberhasilan gagasan tersebut tetap membutuhkan tindak lanjut dan komitmen dari pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.
“Ini adalah dorongan gagasan untuk memadukan diplomasi dengan pembangunan daerah. BKSAP bisa membantu membuka pintu kerja sama internasional, tetapi kelanjutannya tentu membutuhkan kesiapan dan keseriusan pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait,” pungkasnya.