Impor 350.000 Ton Kedelai, Legislator PKS Nilai Lembaga Pengelola Pangan Belum Bekerja Optimal

Jakarta (08/11) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menanggapi tindakan pemerintah melakukan importasi kedelai sebanyak 350.000 ton untuk mengendalikan harga, menunjukkan bahwa semua lembaga pemerintah pengelola pangan masih belum optimal bekerja.

Akmal mengkritisi, importasi kedelai dalam jumlah besar dari Amerika dan Kanada ini akibat tingginya harga yang semestinya dibawah angka maksimal Rp. 10.000, kini harga kedelai sudah menyentuh angka Rp. 13.000,-.

“Ini alasan klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Bahwa alasan utama melakukan impor karena tingginya harga komoditas termasuk kedelai, lantas cara mudahnya dengan impor. Upaya terbesar untuk mengendalikan importasi dengan kemampuan produksi dan manajemen stok terlihat dari jaman dulu hingga sekarang belum mampu menjadikan negara ini berdaulat terhadap komoditas pangan,” ungkap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menegaskan, bahwa importasi dengan kondisi rupiah melemah hingga tembus melebihi 15 ribu rupiah per dollarnya, akan berakibat gerusan devisa yang cukup signifikan.

Namun Akmal mengharapkan, pengendalian harga kedelai dapat dibawah 10 ribu rupiah sehingga pengrajin tahu dan tempe dapat terus beraktivitas untuk memenuhi protein nabati masyarakat Indonesia.

“Kedepannya, saya minta mulai dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, BULOG, ID Food, mampu mengelola pangan strategis, baik dari produksi, stok, hingga tata niaganya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia keseluruhan,” tutup Andi Akmal Pasluddin.