Gubernur se-Indonesia Deklarasikan Peduli Sanitasi
BANDUNG (25/3) – Pembangunan sanitasi menjadi fokus dan salah satu prioritas pembangunan di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen dalam menyelesaikan masalah sanitasi, seluruh pemerintah provinsi mendeklarasikan Gubernur Peduli Sanitasi dalam rangkaian acara Forum Gubernur Advocacy Horizontal Learning(AHL) - Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan deklarasi peduli sanitasi merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi di Indonesia untuk membangun sanitasi yang lebih baik. Menurutnya, keberlangsungan sanitasi memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.
“Selama ini kalimat kesehatan seringkali hadir untuk tindakan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Maka kedepan orientasinya harus diseimbangkan tindakan kesehatan untuk mencegah sakit, untuk mempertahankan orang sehat tetap sehat, dengan perilaku yang sehat, melalui sanitasi yang baik,” ungkap Aher usai acara yang digelar di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (25/3).
Oleh karena itu, lanjut Aher, melalui komitmen peduli sanitasi diharapkan dapat membangun kesadaran, baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat, bahwa dengan sanitasi dapat mencegah orang sakit dan mempertahankan kesehatan seseorang.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpendapat bahwa sanitasi harus dibangun menjadi sebuah budaya. Untuk itu, menurut Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, gerakan pembangunan sanitasi yang baik harus menjadi sebuah gerakan yang kuat.
“Sanitasi penting karena itu culture (budaya). Dibuatkan jamban kadang-kadang nggak dipakai. Saya kira ini harus menjadi gerakan keinginan yang kuat untuk melakukan perbaikan hidup. Dan sadar bahwa itu adalah promotif - preventif dalam kesehatan,” ungkap Pakde Karwo.
Di dalam deklarasi peduli sanitasi, dicanangkan pula gerakan mencapai universal akses sanitasi di setiap wilayah provinsi di Indonesia tahun 2020. Universal akses sanitasi membawa konsekuensi kebutuhan pendanaan lebih dari Rp273 triliun. Kebutuhan sebesar itu diharapkan dapat terpenuhi dari berbagai sumber yang perlu dikonsolidasikan.
Foto: http://www.balebandung.com
Sumber: Humas Pemprov Jawa Barat